HomeHankam

Komitmen Pemerintah Lindungi Pekerja Maritim

Komitmen Pemerintah Lindungi Pekerja Maritim

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengatakan bahwa pemerintah RI hari ini terus berkomitmen melindungi para pekerja maritim (pelaut) Indonesia. Bersama dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Enggartiasta Lukita, dan Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny F Sompire, mereka menggagas peningkatan sinergisitas sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja maritim.

“Minggu kemarin (Jumat, 24 Maret 2017), di kantor ini dicapai kesepakatan bersama degnan empat kementerian untuk menerbitkan aturan perlindungan pekerja maritim,” terang Hanif di kantornya, Jakarta, Senin (27/3/2017).

Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, mereka mengaku tengah menyusun aturan teknis perlindungan pekerja maritim.

“Aturan teknis segera selesai dalam beberapa waktu mendatang,” imbuhnya.

Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini  juga menegaskan bahwa upaya tersebut tak lain sebagai upaya pengimplementasian Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2016 tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim.

Sebagaimana diketahui, sejak 6 Oktober 2016 lalu, pemerintah RI juga telah meratifikasi Maritim Labor Convention (MLC 2016) yang ditandai dengan pengesahan UU Nomor 15 Tahun 2016 tersebut.

“Guna mempercepat penerbitan aturan ini, Kementerian Ketenagakerjaan membentuk tim teknis lintas kementerian, terutama dengan Kementerian Perhubungan dan didukung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Perdagangan,” terangnya kembali.

Seperti diketahui, isu UU Nomor 15 Tahun 2016 sendiri mengatur tentang Standar Minimum bagi pelaut untuk bekerja di atas kapal seperti usia minimal, sertifikasi keahlian, upah, jam kerja, dan kontrak kerja. UU ini juga mengatur soal fasilitas kapal, perlindungan kesehatan, kesejahteraan, serta perlindungan sosial bagi para pelaut.

Dan agar UU tersebut lebih implementatif, lanjut Hanif, maka beberapa hal perlu untuk dilakukan.

“Yakni perlunya harmonisasi peraturan yang terkait tenaga kerja yang bekerja pada sektor kelautan. Perlunya komunikasi intensif unsur tripartit sektor kelautan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang diamanatkan oleh MLC,” terangnya.

Hal lain yang juga lebih utama, lanjutnya kembali, adalah perlunya disusun pedoman pembuatan perjanjian kerja laut yang ditandatangani secara koordinatif antar kementerian terkait.

“Misalnya pengupahan, waktu kerja dan istirahat, hak cuti, konpensasi bagi awak kapal yang terkena resiko tenggelam atau hilangnya kapal, pengembangan karir, perlindungan kesehatan, penyelesaian perselisihan, dan lain sebagainya,” tegas Hanif. (ms)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: