BOMBANA, SUARADEWAN.com – Pekerjaan peningkatan pelabuhan Paria Desa Mattirowalie Kec. Poleang, Kab. Bombana telah menorehkan insiden buruk di mata masyarakat Poleang khususnya di Desa Mattirowalie terkait dengan ROBOH nya pekerjaan pelabuhan yang belum selesai masa kontrak tersebut.
Setelah beberapa pekan kejadian robohnya pekerjaan pembagunan pelabuhan kini telah menjadi perhatian publik. Bagaimana tidak, proyek yang menghabiskan anggaran negara + 6 millyar itu tak kunjung diperbaiki beberapa hari ini, hasil pantauan kami sudah tidak ada aktivitas yang dilakukan pihak kontraktor di sekitar area pelabuhan Paria sehingga Koalisi Mahasiswa Pemerhati Korupsi (KOMPAK) menduga bahwa sudah tidak ada etikat baik yang akan dilakukan oleh pihak kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan pelabuhan Paria tersebut.
KOMPAK meminta semua institusi penegak hukum untuk sama-sama mengawasi pekerjaan pembangunan pelabuhan Paria yang telah Roboh termasuk DPRD Kab. Bombana sebagai lembaga penyerap aspirasi masyarakat untuk melakukan fungsi pengawasannya sesuai dengan Tupoksinya dan DPRD segara buat Pansus biar bisa memberikan efek jerah bagi kontraktor yang nakal.
“Kemarin gencar di sosmed atau media online bahwa H. Tafdil selaku Bupati Bombana akan mempolisikan pendamping PKH yang mengelapkan Dana PKH kami meminta dengan sangat hormat kepada H. Tafdil jangan cuma berani sama pendamping PKH tapi tidak berani mempolisikan kontraktor yang mempunyai pekerjaan amburadul tidak mengedepankan kualitas pekerjaan yang mengakibatkan kerugian negara,” pungkas Ketua KOMPAK Fajar Purnawan kepada redaksi, Rabu (20/05).
Lanjut Fajar, dalam waktu dekat kami akan melayankan surat secara resmi kepada BPKP dengan tembusan ke BPK RI dan Kementrian perhubungan terkait robohnya pembangunan peningkatan pelabuhan Paria yang telah merugikan negara. “Koalisi Mahasiswa pemerhati Korupsi (KOMPAK) akan senantiasa mengawasi pembangunan pelabuhan Paria sampai pelabuhan itu benar-benar rampung dan sudah bisa dimanfaatkan masyarakat,” tutup Fajar. (aw)
