JAKARTA, SUARADEWAN.com – Krisis kemanusiaan yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar juga menjadi perhatian bagi sejumlah LSM dan LBH Indonesia, seperti kritikan yang muncul dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) kepada pemerintahan Indonesia.
“Peradi meminta agar Pemerintah Myanmar menghentikan operasi militer di wilayah Rakhine. Segera mengubah sikap dengan dasar pandangan penegakan hukum dalam persoalan di sana,” kata Fauzie Yusuf Hasibuan Ketua Peradi Pusat saat audiensi di Kemenlu, Jakarta, Jum’at (8/9).
Disampaikan oleh Peradi, pemerintah Indonesia harusnya bisa memberi masukan kepada Pemerintah Myanmar untuk memproses oknum masyarakat yang memicukan konflik tersebut. Selain itu, Peradi berharap ada tindak nyata dari Myanmar agar memproses oknum militer dan sipil yang melanggar HAM.
“Peradi meminta Myanmar menerapkan kebijakan equality before the law dalam memperlakukan penduduk yang berada di wilayah Rakhine tanpa melihat suku, agama, dan perbedan lainnya. Kalau sudah melanggar HAM, kita berharap supaya ada kesamaan pandangan tidak kompromi soal etnis, agama, dan lain-lain,” ujar Fauzie. (AW)
