KontraS Ragukan Niat Presiden Jokowi Benar-benar Konkret

Fatia Maulidiyanti mempertanyakan apakah hak-hak korban akan benar-benar terpulihkan, menanggapi pernyataan Jokowi. (Foto: KontraS.org)

SUARADEWAN.com – Pengakuan Presiden Jokowi atas 12 peristiwa kekerasan HAM berat mendapat kritik dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS).

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti mengatakan bila pengakuan Presiden Jokowi atas kedua belas peristiwa tersebut tidak akan ada artinya tanpa tindak lanjut yang lebih konkret.

“Pada dasarnya, rekomendasi perihal pengakuan atas adanya kejahatan kemanusiaan bukanlah hal baru. Sejak tahun 1999, Komnas HAM sudah menyampaikan rekomendasi demikian kepada pemangku jabatan presiden saat itu, bahkan tidak hanya sekedar pengakuan melainkan permintaan maaf,” ujar Fatia Maulidiyanti pada 12/1/23 menanggapi pernyataan Presiden Jokowi.

Fatia Maulidiyanti menambahkan pemulihan kasus pelanggaran HAM berat kadang berjalan dengan menyalahi prinsip keadilan. Dan pemerintah sering kali membuat peraturan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat tetapi tidak dengan mengindahkan standar universal.

Salah satu bentuk penyimpangan dalam peraturan yang dibuat pemerintah adalah tidak memfokuskan pembuatan peraturan tersebut untuk korban sebagai pihak utama yang berkepentingan.

“Misalnya saja dengan tidak berpihak kepada korban sebagai pemangku utama kepentingan,” ujar Fatia.

Fatia Maulidiyanti juga menambahkan bahwa pemerintah sudah berulang kali membentuk tim khusus untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Tetapi tak satu pun yang dapat menyelesaikannya dengan tuntas.

Beberapa tim tersebut terungkap dalam pernyataan Fatia.

“Komite Rekonsiliasi dan Komite Pengungkapan Kebenaran pada tahun 2015.

Dewan Kerukunan Nasional pada tahun 2016 hingga Tim Gabungan Terpadu Tentang Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu pada tahun 2018 yang terbukti gagal untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat secara akuntabel.

Dan justru hanya memperalat korban untuk melegitimasi formalitas “penyelesaian” di permukaan saja, tanpa sungguh-sungguh mempedulikan substansi penyelesaian kasus masa lalu,” jelas Fatia.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90