KOTA SORONG, SUARADEWAN.com — Anggota DPRD Provinsi Papua Barat yang juga Ketua Komisi I Abdullah Gazam mendukung dan mengapresiasi kebijakan Walikota Sorong terkait Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Covid-19, dengan menghibahkan gajinya selama tiga bulan.
“Kebijakan lockdown secara tidak langsung ini sudah pasti akan berdampak luas pada kehidupan masyarakat kota Sorong. saya secara pribadi telah meniatkan dengan ikhlas lillahi ta’ala untuk gaji saya selama 3 bulan kedepan mulai terhitung dari bulan April ini sampai dengan Juni mendatang saya hibahkan sepenuhnya kepada masyarakat kota Sorong dapil saya pada pemilu lalu,” kata Abdullah Gazam di Kota Sorong (2/4).
Sebagaimana dikabarkan penetapan status tanggap darurat Covid-19 Kota Sorong ini diambil Walikota sejak Minggu (29/3/2020) setelah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI pada Jumat (27/3/2020) mengonfirmasi dua Pasien dalam Pengawasan (PDP) yang dirawat di Kota Sorong positif terinfeksi corona. Serta terdapat tidak kurang dari 65 ODP Corona di Kota Sorong, tertinggi di Papua Barat.
“Pada prinsipnya kebijakan Lockdown secara tak langsung yang sudah diambil oleh Walikota Sorong itu adalah keputusan yang tepat demi kebaikan kita semua yang berada di wilayah kota Sorong secara khusus dan Sorong Raya pada umumnya. Akan tetapi mestinya kebijakan Lockdown itu juga harus diikuti dengan skema alternatif lain berupa solusi-solusi konkrit karena yang perlu kita pahami bahwa tidak semua masyarakat di kota Sorong itu adalah masyarakat berkemampuan lebih dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari,” tambahnya.
Abdullah Gazam (Fraksi PKB) terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Papua Barat dapil Kota Sorong pada pemilu 2019 lalu, terpanggil untuk secara aktif terlibat dalam kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan dihadapi oleh masyarakat kota sorong terhadap kebijakan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Covid-19 ini.
“Gaji tersebut sebenarnya bagi saya dan keluarga juga membutuhkanya, akan tetapi masyarakat kota Sorong yang telah memilih saya jauh lebih membutuhkan dari saya saat ini, olehnya itu saya Ikhlaskan gaji saya selama 3 bulan kedepan dipergunakan sepenuhnya untuk keperluan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat karena bagi saya inilah kesempatan emas saya berterima kasih kepada mereka karena kalau bukan mereka, saya tidak mungkin terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Papua Barat hari ini,” tambahnya.
Menurut Gazam, langkah memangkas gajinya ini tidak mungkin akan bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat kota Sorong secara keseluruhan, sehingga dia berharap langkahnya juga diikuti oleh komponen yang lain seperti pengusaha, pejabat, dan rekan DPRD yang lain maupun siapa saja yang merasa memiliki kelebihan sebagai upaya bersama mendukung kebijakan pemerintah untuk masyarakat kita tetap di rumah saja, dengan demikian cara ini bisa memutus mata rantai penyebaran virus Corona yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.
“Walaupun demikian saya juga tetap menaruh harapan kepada pemerintah daerah untuk tidak juga melepaskan tangan begitu saja tetapi harus memikirkan solusi lain atas kebijakan yang telah diambil,” tambahnya lagi.
Apalagi dalam beberapa pekan kedepan kita dihadapkan dengan momentum memasuki bulan suci Ramadhan yang mana saudara-saudara muslim tentu mesti mempersiapkan segala sesuatunya untuk bahagia menyambut datangnya bulan suci Romadhon tersebut namun hari ini dihadapkan dengan situasi sulit seperti ini tentu mereka panik, gelisah tidak berdaya menghadapi kenyataan ini maka satu-satunya solusinya adalah kita hadir memberikan kebahagiaan itu kepada mereka sehingga ketika memasuki bulan Ramadan nanti paling tidak ada kesediaan sembako yang dimilikinya.
“Terkait teknis pemotongan gaji secara otomatis saya sudah menyampaikan kepada sekwan DPRD Propinsi Papua Barat untuk sebisa mungkin dipotong otomatis dan disalurkan kepada Yayasan Atap Senja Papua sebagai instrumen penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Fokus saya pada bantuan sembako karena tidak semua masyarakat kita yang berada di kota Sorong adalah orang yang berkemampuan olehnya itu kebijakan pemerintah kita dukung tetapi kita juga harus menyiapkan solusi alternatif lain seperti ini.” tutupnya. (red)
