oleh

KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Korupsi Bansos C-19 ke Parpol

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami kemungkinan aliran dana korupsi program bantuan sosial penanganan virus corona (Covid-19) yang menyeret tersangka  Menteri Sosial Juliari P Batubara, ke partai politik.

“Dia (Juliari) bendum parpol iya faktanya. Apakah kemudian ada aliran dana ke parpol tertentu yang dia ada di situ, ini kan bagian (materi penyidikan). Nanti akan digali lebih lanjut dalam proses saksi,” kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri di KPK, Minggu (6/12).

Kendati demikian, kata Ali, pihaknya masih fokus mendalami peran Juliari sebagai penerima suap dalam perkara ini. Setelahnya, lanjut Ali, penyidik KPK akan mendalami ke mana saja aliran dana korupsi bansos Covid-19 ini.

“Apa, kemana, dan selanjutnya itu kan nanti baru dikembangkan,” ucap Ali.

KPK telah menahan Juliari untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan. Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen di Kemensos, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta juga turut ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam perkara ini, Juliari diduga menerima uang senilai total Rp17 miliar dari dua pelaksanaan paket bansos berupa sembako untuk penanganan Covid-19.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri pihak lain yang berpotensi terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19.

Baca Juga:  Lagi, Fahri Hamzah Kritik KPK

ICW meminta KPK tidak hanya berhenti pada Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dan pejabat lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka, dan mengusut aliran dana korupsi Bansos.

“ICW mendorong KPK agar menelusuri pihak lain yang berpotensi terlibat atau menerima aliran dana hasil suap atau penerimaan hadiah,” kata Peneliti ICW Dewi Anggraini dalam keterangan tertulis, Senin (7/12).

Tak hanya itu, ICW juga mendorong agar KPK menelusuri terjadinya praktek korupsi PBJ (Pengadaan Barang Jasa) serupa di kementerian/ lembaga lain yang juga menangani PBJ penanganan Covid-19.

“ICW mendorong Kemensos dan kementerian/ lembaga lain serta pemerintah daerah terbuka dalam PBJ penanganan Covid 19, khususnya terkait rencana, realisasi, dan distribusi pengadaan,” kata Dewi.

Di sisi lain, Dewi menilai bahwa OTT yang dilakukan KPK terhadap pejabat Kemensos dan penetapan tersangka kepada Juliari, merupakan momentum pemerintah memperbaiki PBJ penanganan Covid-19.

Dewi mengatakan sejak awal program bansos dan penanganan Covid-19 lainnya, seperti belanja alat keselamatan kesehatan, ICW telah memetakan potensi masalah dan menyampaikan rekomendasi kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Sosial.

Baca Juga:  Ancaman Hukuman Mati Menanti Untuk Yang Berani Korupsi Anggaran Covid-19

“Masalah tersebut setidaknya terkait PBJ yang dilakukan dengan metode penunjukan langsung dan distribusinya,” ucap dia, sebagaimana dilansir dari CNNIndonesia.com.

Terkait bansos, ia menyebut ICW menemukan adanya masalah distribusi. Misalnya adanya pemotongan, pungutan liar, inclusion dan exclusion error akibat pendataan yang tidak update, hingga politisasi.

KPK diketahui telah menetapkan lima tersangka terkait kasus korupsi program bansos penanganan Covid-19. Mereka yakni Mensos Juliari P Batubara, pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

Dalam kasus korupsi ini, Juliari menunjuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek Bansos.

Keduanya lalu menunjuk langsung para rekanan yang dilibatkan dalam proyek bansos itu. Dari upaya itu, fee yang disepakati untuk tiap paket bansos sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300 ribu per paket Bansos. (cnni/exp)

Komentar

Berita Lainnya