JAKARTA, SUARADEWAN.com – Sehari sebelum dilangsungkannya pencoblosan atau pemungutan suara dalam Pilkada serentak 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindari calon kepala daerah yang namanya terkait dalam kasus korupsi.
Imbauan ini, sebagaimana ditegaskan, harus direalisasikan dalam bentuk penggunaan hak pilih untuk tidak memilih calon yang terindikasi atau terlibat kasus korupsi. Termasuk calon yang pernah dihukum karena kasus korupsi ini.
“Concern KPK adalah dari perspektif pencegahan tindak pidana korupsi kami tentu saja mengimbau masyarakat tidak memilih calon-calon yang memang punya kaitan, atau terkait, atau bahkan terlibat dalam kasus-kasus korupsi,” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/2/2017).
Menurut Febri, adalah membahayakan daerah sendiri jika para pemilih mengusung calon yang namanya terkait kasus korupsi atau bahkan pernah dihukum karena kasus korupsi.
“Berisiko tidak hanya untuk pihak di sekitar calon tersebut atau di pejabat pemerintah tetapi resikonya akan dirasakan masyarakat secara luas,” tegasnya.
Karena, baginya, jika pemimpin seperti ini kelak terpilih, yang punya rekam jejak tidak bersih dari tindak pidana korupsi, maka tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan perbuatannya tersebut akan dilakukan kembali jika menjadi pemimpin daerah.
“Tidak bisa dibayangkan ke depan efek yagn akan ditimbulkan kalau pihak yang terpilih adalah pihak yang terkait atau proses hukum kasus korupsinya sedang berjalan. Termasuk juga mantan orang yang pernah terlibat dalam kasus korupsi,” sambung Febri.
Ia pun mengimbau secara tegas untuk mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu terkait mau diarahkan ke mana pilihan politiknya dalam momentum Pilkada.
“Perlu dipertimbangkan secara serius. Meskipun untuk mencalonkan itu silahkan saja, tapi kami mengimbau untuk kebaikan daerah-daerah yang mengikuti Pilkada serentak ke depan tidak memilih orang yang bermasalah terkait dengan kasus korupsi,” harapnya. (ms)
