KPK Usul Pemilihan Kepala Daerah Ditunjuk Langsung oleh Pemerintah

SUARADEWAN.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) di beberapa daerah dilakukan penunjukkan langsung oleh pemerintah. Alasannya tidak semua wilayah di Indonesia sudah siap menjalankan pilkada langsung dan menghasilkan kepala daerah yang berintegritas dan memiliki kapabilitas mengurus wilayah.

“Saya yakin jauh lebih efektif lebih efisien ketika kepala daerah di daerah-daerah yang belum siap masyarakatnya untuk Pilkada langsung itu kalau kepala daerah yaitu ditunjukkan langsung,” kata kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam Puncak Peringatan Hakordia Kementerian Keuangan di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (13/12).

Alexander menuturkan, KPK telah mengantongi peta permasalahan di daerah yang membuat masyarakat tidak mencapai tingkat kesejahteraannya. Misalnya bagi wilayah timur Indonesia atau daerah yang jauh dari pusat pemerintahan yang memiliki masalah utama terkait gizi buruk, kualitas pendidikan dan kesehatan masih kurang.

“Kita punya kok peta persoalan bermasalah di daerah itu kalau wilayah timur biasanya kan masalah stunting, gizi buruk, kemudian pendidikan rendah, fasilitas kesehatan enggak baik,” kata dia.

Sayangnya berbagai permasalahan tersebut belum juga terselesaikan oleh para kepala daerah. Hal ini yang membuat KPK menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung sebenarnya belum bisa menghasilkan kepala daerah yang berintegritas dan memiliki kapabilitas.

“Kita melihat itu pilkada juga belum mampu menghasilkan kepala daerah yang berintegritas dan punya kapabilitas, ini faktanya,” kata Alex.

Dia mengaku telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Wakil Rakyat hingga Partai Politik terkait penyebab kepala daerah terjerat korupsi. Termasuk alasan pembangunan daerah yang tak kunjung memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Alex pun berkesimpulan, tidak semua daerah sudah siap dengan sistem pilkada langsung. Di beberapa wilayah hal ini tidak banyak memberikan perbaikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Kalau ini terus berlanjut, Alex meyakini berbagai permasalahan yang sudah dipetakan sebelumnya tidak akan pernah selesai. Sehingga dia menilai seharusnya untuk wilayah yang belum siap untuk pilkada langsung, sebaiknya dilakukan penunjukan langsung kepala daerah.

“Tinggal tunjuk saja manajer yang baik gaji tiap bulan Rp500 juta. Kalau enggak perform 1 tahun ganti dan dipecat selesai,” kata dia.

Cara ini kata Alex akan lebih mudah untuk menyelesaikan berbagai persoalan di daerah. Sebab jika kepala daerah yang ditunjuk tidak membuat perubahan yang signifikan, daerah tersebut harus menunggu sampai masa jabatan kepala daerah selesai.

“Kalau sekarang enggak, nunggu diganti? 5 tahun waktunya habis. Soalnya nanti dia kepilih lagi, 10 tahun duit habis masyarakat enggak tambah sejahtera. ini persoalan sekalian semuanya,” tuturnya. (mer/ed)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90