JAKARTA, SUARADEWAN.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dituding tidak netral oleh sebagian pihak saat menggelar debat terakhir pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
Pasalnya, menurut sebagian pihak tersebut, KPU DKI seolah mengggiring kelompok masyarakat yang diundang berbicara dan bertanya dalam acara itu untuk menyudutkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur petahana, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.
Salah seorang komisioner KPU DKI, Dahliah Umar, angkat bicara terkait tudingan tersebut. Menurut Dahliah, tudingan itu jelas tidak benar. Sebab, pihaknya hanya memberikan kesempatan pada kelompok masyarakat DKI yang memang layak diprioritaskan untuk berbicara dan berpendapat di acara tersebut.
Kelompok yang diundang itu antara lain dari komunitas nelayan, komunitas pengguna transportasi, penghuni rusun, dan komunitas dari UMKM.
“Ada orang-orang yang secara sosial sejarahnya sejak dulu termarginalkan, bukan karena gubernur yang sekarang, tapi sejak dulu-dulu mereka itu sudah mengalami kesulitan hidup. Itu baru masyarakat yang harusnya dipriotitaskan,” kata Dahliah di Jakarta, Minggu (16/4).
Dahliah menjelaskan, saat proses seleksi terhadap komunitas yang diundang tersebut, KPU DKI sudah meminta mereka menandatangai pakta intergritas yang menyatakan bahwa mereka dalam posisi netral, tidak memihak pada paslon manapun.
“Pada saat kami ketemu mereka, kami sudah minta mereka tanda tangan pakta integritas bahwa mereka tidak memihak ke siapa pun,” jelas Dahliah.
Adapun mengenai pertanyaan mereka yang dianggap menyudutkan pasangan Ahok-Djarot, menurut Dahliah itu hanya ungkapan hati masyarakat itu saja. Mereka hanya mengungkapakan pengalaman hidupnya selama menjadi warga DKI Jakarta.
“Mereka kami undang sebagai masyarakat yang memang netral. Kalau pertanyaan, kalau keluh kesah mereka, ya itulah realitanya yang harus dijawab kedua pasangan calon,” tukas Dahliah. (ZA)
