HomeDPR RI

Kritik Penggunaan Hak Angket KPK, Mahfud MD: DPR Gagal Paham Soal UU MD3

Kritik Penggunaan Hak Angket KPK, Mahfud MD: DPR Gagal Paham Soal UU MD3

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Mahfud MD melontorkan kritikan terhadap DPR terkait keputusan untuk mengesahkan penggunaan hak angket KPK.

Menurutnya, penggunaan hak angket yang diajukan DPR untuk menyelidiki rekaman berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap Miryam S. Haryani terkait kasus korupsi e-KTP, bertantangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Mahfud menjelaskan, sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) UU MD3, dijelaskan bahwa penggunaan hak angket DPR hanya bisa dilakukan terhadapa lembaga pemerintah dan lembaga negara non pemeriintah, sedangkan KPK tidak termasuk dalam kategori lembaga pemerintah. Ia menilai DPR gagal paham dalam hal pengajuan hak angket.

Baca Juga:  5 Hakim MK Tidak Lapor Harta Kekayaan, Mahfud MD: Mereka Bukan Contoh Yang Baik

“Pemerintah punya arti luas (mencakup semua lembaga negara) dan arti sempit (hanya eksekutif). Dalam UUD kita, pemerintah hanya eksekutif. Menurut penjelasan pasal 79 ayat (3) UU MD3, yang bisa diangket oleh DPR adalah pemerintah dan lembaga pemerintah non-kementerian, KPK bukan pemerintah,” terang Mahfud MD, Sabtu (29/4/17).

Baca Juga:  Mahfud MD Menolak Ide Khilafah

Pakar tata negara mengatakan, KPK tidak tidak perlu tunduk pada permintaan DPR untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani. Menurutnya, rekaman pemeriksaan tersebut jelas tidak boleh dibuka, kecuali dalam proses peradilan.

“Angket DPR biarkan saja jalan terus, tapi KPK juga bisa berjalan lebih kencang. Angket DPR tak harus dirisaukan, itu urusan remeh. Ayo KPK! Silakan saja DPR menyelidiki KPK dengan hak angket,” tegasnya. (DD)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: