Kronologi Kasus Formula E, Anies Tersangka?

SUARADEWAN.com – Seluruh warga negara sama kedudukannya di depan Hukum dan Pemerintah wajib menjunjung Hukum tanpa terkecuali. Begitu lah kira-kira isi dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat 1. Dan salah satu kasus Hukum yang belakangan memanas serta banyak jadi bahan perbincangan publik adalah kasus Formula E yang melibatkan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

Bagi temen-temen yang belum mengetahui isunya dengan lengkap, berikut kami turunkan kronologinya:

  1. Pada tanggal 4 November 2021, secara resmi KPK mengumumkan sedang melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi kepada beberapa pihak. Tujuannya, untuk mengumpulkan bahan data dan keterangan ataupun informasi yang diperlukan oleh tim penyelidik sebagai bentuk tindak lanjut dari informasi yang disampaikan masyarakat ihwal penyelenggaran Formula E di DKI Jakarta kepada KPK. Tidak sedikit yang sudah dipanggil KPK dalam rangka menggali data. Sebut saja Direktur Utama (Dirut) PT JakPro, Widi Amansto bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diwakili oleh Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Syaefullah Hidayat yang dipanggil pada 9 November 2021. Kepada tim penyelidik, mereka menyerahkan ratusan lembar dokumen terkait penyelenggaraan Formula E.
  2. Pada 29 November 2021, Syaefullah bersama Dirut JakPro datang lagi dengan menyerahkan 600 lembar dokumen yang dibutuhkan oleh tim penyelidik.
  3. Pada 3 Februari 2022, tim penyelidik memanggil Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Dia dimintai klarifikasi terkait perencanaan awal penyelenggaraan Formula E, termasuk soal komitmen fee.
  4. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi juga dipanggil pada 8 Februari 2022. Kepada KPK, Pras mengaku membawa satu bundel dokumen yang sudah dipersiapkannya. Dokumen tersebut terdiri dari KUAPPAS, RAPBD, sampai APBD. Dia pun mengaku menjelaskan soal pembayaran commitment fee sebesar Rp 560 miliar yang dilakukan sebelum Perda APBD disahkan.
  5. Pras datang lagi pada 22 Maret 2022. Saat itu, dia didalami soal persetujuan DPRD DKI Jakarta terkait perencanaan anggaran Formula E.
  6. Selanjutnya pada 16 Juni 2022, KPK meminta keterangan mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Gatot Dewa Broto. Keterangan ini berkaitan dengan legalitas dari penyelenggaraan Formula E, dasar hukum, dan anggaran. Gatot memberi penjelasan bahwa berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Imam Nahrawi saat menjabat sebagai Menpora pada 2 Agustus 2019 lalu, Kemenpora maupun pemerintah pusat tidak akan memberikan anggaran apapun terkait Formula E.
  7. Puncaknya, pada 7 September 2022, tim penyelidik memintai klarifikasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baca Juga:  SBY Harapkan Indonesia Lebih Adil
Baca Juga:  Jelang Pendaftaran, 5 Nama Baru Ini Disebut Akan Meramaikan Pilpres 2019

Menurut Marlin Bato, Kordinator lapangan Sinergi Merah Putih, KPK kerap berdalih pihaknya masih mencari bahan pengembangan penyelidikan. Padahal, lembaga antirasuah ini telah mengumpulkan begitu banyak bukti.

Padahal, kasus Formula E adalah kasus besar yang perlu ketegasan KPK, yang menurut dia jelas-jelas merugikan keuangan negara dengan jumlah sangat fantastis.

“Proses pemeriksaan terhadap Anies Baswedan yang sudah dilakukan pada hari Rabu (7/9/2022). Hingga kini seolah terhenti tanpa ada kelanjutan. Sampai detik ini, penyelidikan kasus Formula E tetap saja kandas,” ungkapnya setelah melakukan demonstrasi di depan gedung KPK (14/10) lalu.***

 

Tinggalkan Balasan

banner 728x90