Kurangi Kemacetan DKI Jakarta Tak Perlu ERP, Institusi Studi Transportasi Sarankan Ini

Pengamat transportasi Darmaningtyas dari Institusi Studi Transportasi menyarankan Pemerintah untuk optimalisasi jalan untuk kurangi kemacetan DKI Jakarta. (Foto: instagram @ki_darmaningtyas)

SUARADEWAN.com – Ketua Institusi Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas memberikan advis mengenai persoalan kemacetan DKI Jakarta yang hari ini masih terjadi.

Darmaningtyas mengatakan alangkah baiknya jalan dikembalikan pada fungsinya dan dioptimalisasi untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta.

“Optimalisasi fungsi jalan dari segala bentuk disfungsi jalan, seperti parkir, PKL, dan kegiatan-kegiatan warga yang sering menutup jalan,” tutur Darmaningtyas (22/2/2023).

Darmaningtyas mengatakan pembangunan infrastruktur baru bahkan mungkin tidak diperlukan jika optimalisasi jalan diberlakukan. Karena selama ini, hal tersebutlah salah satu faktor penyebab macet.

Dalam optimalisasi jalan, lanjut Darmaningtyas, beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu:

1. Kebijakan bagi seluruh ASN untuk menggunakan transportasi umum.

Kebijakan ini dikenakan pada semua ASN, baik pemerintah pusat, pegawai BUMN/BUMD, maupun pemerintah provinsi yang ada di DKI Jakarta.

Kewajiban ini dapat dikenakan bergiliran, dan dengan menggunakan voucher angkutan umum.

2. Melakukan apa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014.

Perda No. 5 Tahun 2014 mengatur tentang transportasi umu, kepemilikan garasi, dan pembatasan kendaraan di area dan waktu tertentu.

3. Mengurangi atau menghentikan pembangunan jalan.

Adanya pembangunan jalan baru dinilai justru membuat orang ingin memiliki dan menggunakan kendaraan baru.

Jika demikian, adanya MRT, LRT, jalan tol atau layang, terowongan, dan bentuk jalan baru lainnya harusnya dihentikan. Karena sudah terbukti infrastruktur baru tersebut tidak mengurangi kemacetan.

Jika optimalisasi jalan diberlakukan, Darmaningtyas menambahkan, pemerintah tidak perlu menjalankan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik.

ERP bahkan dinilai justru akan menghambat kepentingan warga Jakarta dalam mobilisasi.

“Lupakan ERP karena itu tidak akan pernah terwujud di Jakarta selama masih banyak orang yang berkepentingan. Kalau mau dan serius, ERP integrasikan saja dengan sistem pembayaran tol dengan MLFF (multi lane free flow),” tandasnya. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90