JAKARTA, SUARADEWAN.com – Peningkatan mutu dalam ujian Nasional masih menjadi permasalahan bagi pemerintahan pusat, terlebih lagi bagi kementerian yang langsung menangani program tersebut. Paling tidak hal tersebut menjadi keresahan bagi seluruh civitas akademik yang memang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Bahwa peningkatan kualitas Ujian Nasional dan Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional akan berefek pada output kualitas kelulusan nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Bakornas Lembaga Mahasiswa Pendidikan Islam (Lapenmi) PB HMI, Nurcholis Syam dalam serial Diskusi yang bertema Format Baru UN/US & USBN 2017, yang dilaksanakan di Phoenam Blok M, pukul 15.00, Rabu (23/2).
Dalam serial diskusi yang dikemas secara Dialog Interaktif itu, mengulas Permendikbud No. 3 Thn 2017, tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah dalam upaya pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional, akan menjadi tolak ukur bagaimana guru dan murid itu berkualitas.
“Bahwa Format Baru UN/US bisa menjadi Tolak ukur dalam pemetaan kualitas Guru dan Siswa” ucap Nurcholis Syam, dalam sambutannya.
Selain guru dan murid difokuskan pada pola baru seperti yang ditekankan oleh Bakornas Lapenmi, siswa juga diharapkan untuk tidak hanya belajar dalam kelas, tapi siswa didorong melakukan pembelajaran ektrakurikuler untuk mendapatkan bimbingan diluar sekolah.
“Bahwa siswa perlu didorong oleh Bimbingan Belajar diluar sekolah. Maka siswa nantinya akan lebih mudah dalam mencapai Standard UN/US & USBN di tahun 2017 dengan berbasis Komputer. ” jelas Prof. Dr. Nizam. M. SC. Ph. D. Kepala Pusat Badan Penelitian & Pengembangan, Pusat Penilaian Pendidikan KEMENDIKBUD, yang juga hadir sebagai narasumber pada diskusi tersebut.
Menurutnya, pengenalan dunia teknologi bagi siswa juga perlu digalakkan demi menyesuaikan sistem dan format UN yang dilakukan pemerintah, karena era sekarang adalah era komputerisasi sehingga tidak ada kerentangan dalam penyelewanngan soal dan jawaban UN.
“Bilamana UN/US masih bersifat manual, maka akan terjadi banyak kecurangan dalam hal pedistribusian soal & jawaban yang merupakan Rahasia Negara” lanjut Prof. Dr. Nizam.
Sementara Fakrul Bahry. ST. MM. (Direktur Indonesia Mendidik) yang juga hadir sebagai narasumber menyatakan bahwa Permendikbud selalu berganti-ganti setiap tahunnya. Sehingga ada sedikit permasalahan dalam hal sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan tersebut.
“Baik ditengah masyarakat. Maka dari itu butuh dukungan dari unsur organisasi mahasiswa, unsur lapisan masyarakat, KEMENDIKBUD dan PEMDA setempat. Agar nantinya sosialisasi dapat tercapai “Demi Membangun Generasi yang Juara” kata Fakhrul Bahry, Phoenam Blok M, Rabu (23/02/2017). (AA)
