HomeDaerahJabodetabek

LBH Situmeang: Kabupaten Tangerang Tak Layak Jadi Kota Layak Anak

LBH Situmeang: Kabupaten Tangerang Tak Layak Jadi Kota Layak Anak

TANGERANG, SUARADEWAN.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Situmeang menilai Kabupaten Tangerang tak layak menjadi Kota Layak Anak, sehubungan dengan masih sering terjadinya kejahatan seksual yang dialami oleh anak di Tangerang.

“Dari awal bulan Januari sampai bulan Juni 2017 yang telah terungkap sudah tiga (3) anak yang menjadi korban atas kekerasan seksual yang berada di Kab.Tangerang,” ucap Anri Saputra Situmeang, S.H selaku Direktur Eksekutif LBH Situmeang di Kantornya di Tigaraksa Tangerang, (31/7).

Hal ini tentu bertolak belakang dengan penghargaan yang diperoleh oleh Pemda Tangerang yang beberapa minggu lalu mendapat penghargaan Kota Layak Anak pada tahun 2017 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Baca Juga:  Di Tangerang Anak Harus Merdeka Dari Penjajahan Kekerasan Fisik Maupun Psikis

“Apakah penghargaan tersebut menjadi suatu kebanggaan masyarakat Kabupaten Tangerang meraih kota layak anak?, sedangkan fakta atas kejadian kekerasan kepada anak masih sering terjadi di Kabupaten ini terlebih kejahatan seksual kepada anak-anak,” Tambah Anri.

LBH Situmeang yang saat ini mengadvokasi SM (15 Tahun) yang menjadi korban kejahatan seksual yang mengakibatkan hamil dilakukan oleh Ayah Tiri di daerah Kabupaten Tangerang, meminta kepada Pemda Tangerang utamanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta DPRD Kabupaten Tangerang untuk aktif dan bergerak cepat dalam melakukan perlindungan anak di kabupaten Tangerang.

“Saya melihat Kabupaten Tangerang ini rawan terhadap kejahatan seksual yang dialami oleh anak. Di tahun 2017 ini saja sudah ada 3 korban yang ketahuan. Ini menandakan sudah darurat, jadi saya dapat menyimpulkan Kabupaten Tangerang belum layak menjadi kota layak anak terlihat dari banyaknya perlindungan anak belum merata di rasakan oleh anak di Kabupaten Tangerang,” tegas Anri.

Baca Juga:  Sidang Perdana Kasus Pemerkosaan Kepada Anak Oleh Ayah Tiri Di Tangerang Digelar

Anri, juga mensarankan kepada Bupati dan DRPD Kabupaten Tangerang untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang perlindungan anak secara eksplisit untuk melindungi, menjaga hak-hak anak sepenuhnya.

“Sebab, DPRD Kab. Tangerang adalah sebagai wakil rakyat yang mempunyai wewenang untuk ikut serta menjaga hak dan kewajiban rakyat dari kejahatan-kejahatan yang bisa terjadi,” tutup Anri Saputra Situmeang, S.H. (ELH)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0