Lelang JPT Pemkot Tangsel Dinilai Cacat Hukum

TANGSEL, SUARADEWAN.com – Peneliti Tangerang Public Transparancy Watch (TRUTH) Suhendar menilai seleksi lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) cacat hukum. Pihak pun meminta agar seluruh prosesnya segera dihentikan.

Dikatakan Suhendar, hal tersebut disebabkan, adanya proses seleksi pengisian JPT yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Baik dalam UU ASN, PP 11/2017 tentang manajemen PNS, maupun Permenpan RB 13/2014 tentang lelang jabatan.

Baca Juga:  Sebanyak III Paket Konstruksi Kota Tangsel Kembali Digelar di Markas Militer, TNI : Tidak Ada

“Kecacatannya ada pada dua aspek, yang satu sama lain berdiri sendiri-sendiri. Pertama, tidak memenuhi aspek perencanaan yaitu ketiadaan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) dan Pansel yang ada tidak memenuhi syarat unsur Pansel. Kedua, pelaksanaan pengisian JPT meluluskan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak memenuhi persyaratan,” kata Suhendar, melalui pesan singkatnya di Akun WhatsaAp, pada Kamis (01/3/2018).

Berangkat dari hal tersebut, Suhendar pun meminta agar Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, segera menghentikan seluruh proses lelang jabatan pimpinan tinggi yang saat ini sedang berjalan. Serta memulainya kembali sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku, untuk menunjukan objektifitas dan tidak adanya kepentingan pribadi.

Baca Juga:  Mengaku Titisan Dajal, Gatot Widodo Rampas Senjata Api Milik Polisi

“Bila tidak dilakukan, maka jelaslah bahwa proses lelang yang cacat hukum ini, memang sejak semula sudah diketahui oleh Walikota Airin Rachmi Diany namun dibiarkan karena bisa jadi ada kepentingan pribadinya,” tegasnya. (FN)

Tinggalkan Balasan

banner 728x90