Jakarta, suaradewan.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fahri Hamzah mengecam langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang turun langsung meninjau operasi tangkap tangan (OTT) oknum PNS di Kementerian Perhubuangan (Kemenhub) kemarin, Selasa (11/10).
Fahri menganggap tidak ada urgensi kehadiran presiden tersebut. Selain nilainya yang hanya puluhan juta, peristiwa pungutan liar bukan inti persoalan.
“Ini hanya gejala, harusnya jangan terlalu sibuk mengurusi gejala, itu ada di mana-mana,” katanya di Jakarta, Rabu (12/10).
Menurutnya, aksi pungutan diakui atau tidak muncul di berbagai segmen. Tak terkecuali, tingkat desa bahkan RT. “Apa presiden mau keliling 73 ribu desa untuk ngurusin uang puluhan juta?” ucapnya.
Dia pun menyarankan agar presiden fokus pada upaya mengatasi akar permasalahan maraknya pungutan liar. Sebagai kepala pemerintahan, presiden memiliki sejumlah perangkat untuk itu.
Mulai dari kewenangan membuat undang-undang, penggunaan anggaran, hingga mobilisasi aparatur sipil dan militer. “Saya jadi khawatir, dia nggak paham soal ini,” pungkasnya.
