JAKARTA, SUARADEWAN.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberi perlindungannya kepada para saksi yang akan dihadirkan dalam penyelidikan kasus pidana korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis ekonomi (e-KTP) tahun anggaran 2011 – 2012.
Langkah dari LPSK ini pun disambut baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Kami sambut baik LPSK jika siap lindungi saksi e-KTP karena LPSK punya kewenangan untuk itu,” ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (10/3/2017).
Lebih lanjut, kedua lembaga ini siap berkoordinasi demi kelancaran penanganan kasus yang merugikan negara dalam jumlah triliunan rupiah tersebut.
“KPK akan berkoordinasi dengan PLSK dan para saksi yang merasa terancam, selain bisa datang ke LPSK, bisa datang ke KPK tentu saja dan kami bahas bersama tentang mekanisme perlindungan,” tambah Febri.
Di samping akan memberi perlindungan, KPK dan LPSK juga mengingatkan kepada pihak-pihak yang ingin mempengaruhi saksi. Bahwa yang berlaku demikian akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 21 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Para saksi tidak usah khawatir kalau ada bentuk-bentuk ancaman, sebaiknya berkoordinasi segera dengan KPK atau LPSK,” terang Febri kembali.
Memang, potensi ancaman kepada saksi dalam kasus korupsi e-KTP ini terbilang tinggi lantaran mereka (saksi-saksi) mengetahui informasi yang terindikasi akan menyeret sejumlah politisi dan mantan pejabat negara.
“Kami menilai potensi intimidasi dan ancaman dalam kasus e-KTP cukup tinggi. LPSK membuka diri seandainya ada pihak yang membutuhkan perlindungan,” kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai melalui keterangan tertulisnya pada Kamis (9/3/2017).
Ia juga menuturkan bahwa kehadiran LPSK dalam kasus e-KTP ini akan membantu pengungkapan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan cara memastikan pemenuhan hak saksi, pelapor (whistleblower), saksi pelaku yang bekerja sama (justice collbarator) dan ahli. (ms)
