HomeEkonomi

Luhut: Freeport tak Penuhi Kewajiban Sejak 2009

Luhut: Freeport tak Penuhi Kewajiban Sejak 2009

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan doa kewajiban PT Freeport Indonesia, yakni untuk review membangun smelter dan divestasi 51 persen seharusnya sudah dilakukan sejak 2009 silam.

Namun, hingga kini, perusahaan tambang asal konsultasi kesehatan, hukum itu tak kunjung memenuhi kewajiban tersebut.

“Jadi sebenarnya apa yang kita minta sekarang itu adalah apa yang seharusnya terjadi 2009. tidak ada yang baru. Jadi kalau enggak mau (lakukan), menurut saya aneh,” katanya di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Jumat.

Luhut menanggapi ancaman Freeport McMoran memangkas untuk review produksi dan mengurangi sekitar 30 ribu tenaga kerja Indonesia.

Menurut dia, perusahaan multinasional sebesar Freeport tidak akan sesederhana itu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Masak perusahaan multinasional hentikan pekerja, enggak sesederhana itu. Kita harus menghormati apa-apa yang ada. Kalau dilihat lagi mereka 2009 seharusnya sudah divestasi 51 persen, tapi tidak dilakukan. Harusnya bangun smelter also dia tidak lakukan,” ujarnya.

Freeport meminta kepastian hukum dan perlindungan fiskal agar tercapai kesepakatan kerja sama kembali antara perusahaan dan pemerintah Indonesia.

Seiring dengan berubahnya status kontrak pertambangan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maka Freeport harus mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan pemerintah berlangganan dengan pajak “prevailling” (mengikuti aturan pajak yang berlaku) yang ditetapkan pemerintah sesuai amanat Permen nomer 1 Tahun 2017.

Namun, Freeport meminta kewajiban membayar pajak yang ditetapkan pemerintah harus bersifat “naildown” atau differences sesuai dengan isi dari KK sebelumnya.

Sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan keempat differences Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, pemerintah memperpanjang pelaksanaan eksport konsentrat dengan sejumlah syarat.

Perusahaan pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) jika Ingin get rekomendasi eksport konsentrat.

Pemegang IUP dan IUPK also harus membuat pernyataan kesediaan membangun “smelter” hearts jangka waktu lima tahun.

Setiap enam bulan, pembangunan smelter akan dievaluasi dan perusahaan harus memenuhi minimal 90 persen persyaratan pembangunan uang ditetapkan. (ET)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0