oleh

MA Lepaskan Mantan Dirut PT PLN Nur Pamudji dalam Perkara Korupsi Pengadaan BBM

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Mahkamah Agung (MA) melepaskan mantan Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji dalam perkara tindak korupsi pada pengadaan BBM jenis High Speed Diesel (HSD). Dia lolos dari hukuman 7 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, karena perbuatannya dinilai bukan merupakan tindak pidana.

“Alasan kasasi terdakwa dapat dibenarkan, sehingga meskipun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana,” ujar Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro dalam keterangannya, Senin (19/7).

Nur Pamudji dijatuhi vonis 6 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Hukumannya diperberat dalam putusan tingkat banding menjadi 7 tahun penjara.

Tak terima hukumannya diperberat, Nur Pamudji mengajukan upaya hukum kasasi. Upayanya membuahkan hasil. MA mengabulkan permohonan kasasi Nur Pamudji dan membatalkan putusan judex facti.

Dalam putusan kasasinya, MA menyatakan Nur Pamudji lepas dari tuntutan hukum. “Dengan mengadili sendiri, menyatakan perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, oleh karena itu terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum,” kata Andi.

Baca Juga:  Dibantu Petugas Lapas, Para Napi Korupsi Ini Bebas Pelesiran

Seperti diberitakan, perkara tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PLN, Nur Pamudji (NP), dalam pengadaan High Speed Diesel (HSD) PT Trans Petrochemical Pasific Industri (TPPI) atau Tuban Konsorsium diduga merugikan negara lebih dari Rp188 miliar.

“Kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI No 9/LHP/XXI/02/2018 tanggal 2 Februari 2018. Kerugian negara dalam perkara di atas sebesar Rp 188.745.051.310,72,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Djoko Poerwanto di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Kasus dugaan korupsi ini bermula saat Nur Pamudji selaku Dirut PLN mengadakan pertemuan dengan Honggo Wendratmo (HW) yang merupakan Presdir PT TPPI sebelum lelang dimulai untuk membahas pasokan kebutuhan PLN atas BBM jenis HSD dari perusahaan itu.

Djoko membeberkan, proses pengadaan yang dilakukan oleh panitia pengadaan di PLN atas perintah Nur Pamudji supaya memenangkan TPPI untuk menjadi pemasok BBM jenis HSD untuk PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Belawan dalam pengadaan PT PLN tahun 2010.

Tuban Konsorsium akhirnya menjadi pemenang lelang, di mana TPPI menjadi pimpinannya. Tuban Konsorsium memenangkan lelang pengadaan HSD untuk Lot II PLTGU Tambak Lorok dan Lot IV PLTGU Belawan.

Baca Juga:  Eks Pejabat Kemenag Didakwa Korupsi Rp23 Miliar atas Pengadaan Komputer di Madrasah

“Walaupun Tuban Konsorsium di mana PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama sebagai leader tidak layak dan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang,” kata Djoko.

Kontrak antara kedua korporasi tersebut ditandatangani untuk pengadaan dalam kurun waktu 4 tahun, yakni 10 Desember 2010 hingga 10 Desember 2014. Di tengah jalan, PT. TPPI tidak mampu memasok BBM jenis HSD untuk PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Belawan seperti yang tertuang di kontrak lelang.

“Sehingga, atas kegagalan pasokan tersebut PT PLN harus membeli dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dari nilai kontrak dengan Tuban Konsorsium yang mana mengakibatkan PT PLN mengalami kerugian,” ucap Djoko.

(Sumber: Liputan6.com)

Komentar

Berita Lainnya