HomeDaerahSulselrabar

Mahasiswa dan Pemuda Ajak Masyarakat Putus Mata Rantai Politik Dinasti di Bombana

Mahasiswa dan Pemuda Ajak Masyarakat Putus Mata Rantai Politik Dinasti di Bombana

KENDARI, SUARADEWAN.com — Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam berbagai peguyuban kecamatan-kecamatan Kabupaten Bombana yang berada di Kota Kendari mengajak masyarakat untuk memutus mata rantai politik dinasti di Kabupaten tersebut.

Hal tersebut di sampaikan mahasiswa dan pemuda pada Temu Pemuda Bombana dalam Kegiatan Ngopi Pemuda yang bertajuk Kongkow Ngomong Politik Anak Muda Bombana dengan tema Mengukur Eksistensi Politik Anak Muda Bombana Menyambut pilkada 2024 di sebuah cafe di kendari. (21/5/2022).

Faisal salah satu mahasiswa asal Kecamatan Poleang Yimur mengungkapkan pemikirannya terkait politik dinasti yang sedang menggeliat di kalangan masyarakat.

Baca Juga:  Iskandar dan Hj. Masyhura Ila Ladamay Nyatakan Siap Maju Bupati Bombana 2024

“Bombana ini telah dalam bayang-bayang politik dinasti,” ungkapnya.

Selanjutnya Faisal mengatakan bahwa bahaya akan politik dinasti bagi pembangunan daerah.

“Ada bahaya politik dinasti bagi pembangunan ke depannya,” ucap Faisal.

Masih di tempat yang sama Hj. Masyhura Ila Ladamay saat ditanya oleh mahasiswa soal politik dinasti ia pun mengatakan bahwa politik akan menutup ruang bagi anak muda untuk tampil pada perhelatan politik ke depan.

“Jika kita kembali pada dinasti maka jangan berharap bahwa bombana itu akan maju. Bukan hanya maju dalam hal pembangunan tapi maju secara sumber daya manusia. Jangan berharap 10 tahun atau 20 tahun ke depan anak muda Bombana diberi ruang untuk bangkit sebagai pemimpin di sana (bombana red),” ujarnya.

Baca Juga:  Aliansi Pemerhati Masyarakat Bombana Minta Bupati Anulir Keputusan Soal Desa Mapila

Sedangkan di tempat terpisah, Iskandar menjelaskan bahwa peraturan pelarangan politik dinasti telah dicabut peraturannya oleh MK dan politik dinasti sah di indonesia.

“Peraturan politik dinasti itu sudah di cabut peraturannya oleh MK berdasarkan pertimbangan diskriminasi cuman secara etis ini tidak baik bagi proses demokrasi kita,” ucap is sapaan akrabnya. (eb/asb)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0