HomeKorupsi

Mantan Ketua BPPN Resmi Jadi Tersangka Korupsi BLBI

Mantan Ketua BPPN Resmi Jadi Tersangka Korupsi BLBI

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin A Tumenggung resmi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai sangka atas ditemukannya sejumlah bukti yang kuat. Selain itu, ia diduga telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana jabatannya yang dapat merugikan keuangan negara.

“Tersangka Syafruddin A Tumenggung selaku Ketua BPPN pada 2002 diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,” terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Jakarta, Selasa (25/4/2017).

Adapun bukti yang ditemukan, menurut KPK, yakni bukti permulaan yang cukup atau dua alat bukti dalam pemberian surat pemenuhan kewajiban pemegang saham. Dalam hal ini, surat keterangan lunas kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Indonesia pada tahun 2004.

Baca Juga:  Profesor UI Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi BLBI

Atas dasar penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) tersebut, kerugian negara sampai mencapai sekurang-kurangnya Rp 3,7 triliun. Syafruddin pun disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Guna penyelidikan lebih lanjut, KPK telah memanggil Menteri Koordinator Perekonomian 1999-2000 Kwik Kian Gie untuk dimintai kterangan dan klarifikasinya soal ini.

“Pemanggilan Kwik Kian Gie adalah proses lanjutan pemeriksaan tahun 2014,” tambah Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Baca Juga:  Supres Revisi UU KPK Terbit, Ketua KPK: Gerakan Antikorupsi dalam Kondisi Mengkhawatirkan

Pemanggilan ini sendiri dinilai KPK sebagai bentuk yang sangat relevan. Hal ini mengingat kasus korupsi penerbitan SKL yang dikeluarkan BPPN berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2002 saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri bergulir setelah pemeriksaan Kwik Kian Gie.

Keputusan penerbitan SKL itu sendiri telah mendapat masukan dari Menteri Kuangan Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-Jakti dan Menteri BUMN Laksamana Sukarno kala itu.

Dari Rp 144,5 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, sebanyak Rp 138,4 triliun dinyatakan merugikan negara. Hal ini karena dana tersebut tidak dikembalikan. (ms)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: