JAKARTA, SUARADEWAN.com – Mantan Ketua Komnas HAM Prof Hafidz Abbas mengatakan kemajuan pembaguan di Papua menjadi sulit jika daerah tersebut tidak aman. Menurut Hafids di Papua terdapat tiga masalah yang menyangkut HAM seperti masalah dignity, masalah keamanan dan masalah sumber daya alam.
“Di papua ada masalah dignity yang terjadi di masa lalu, seperti masalah kasus mahasiswa di Surabaya dan malang, ini adalah masalah dignity, memperlakukan saudara kita dengan tidak layak dan bermartabat, kedua masalah keamanan yang sampai hari ini di papua terjadi konflik hingga ini menjadi isu internasional, ketiga, masalah sumber daya alam, papua ini sangat kaya kita jangan memberi manfaat kepada insvestor asing,” jelasnya.
Oleh karena itu, Ia berharap agar Papua harus diberi peran yang sangat proporsional dalam semua lini. Tidak dilihat sebagai bagian komplementer dari negara ini. Tetapi ia juga merupakan bagian penting sejak masa lalu, seperti kesultanan Tidore.
Senada dengan Prof Hafidz Abbas, Assisten Stafsus Presiden RI, Nanny Uswanas menjelask OTSUS dan pemekaran merupakan sisi positif sebagai negara demokrasi. Ia menyampaikan bahwa Presiden Jokowi sendiri sudah menyampaikan pada jajarannya meminta untuk Papua harus memiliki semangat baru, cara kerja baru dan pendekatan baru agar mampu menghasilkan lompatan kesejarhteraan bagi masyarakat Papua.
“Itu yang menjadi konsern kami bekerja. Jika presiden sendiri sudah menggariskan, maka sebenarnya kebijakan-kebijakan Otsus yang ada hanya akan ada dalam dua konteks: pertama, bicara soal integrasi orang Papua dan bagaimana apresiasi pemerintah kepada orang-orang Papua.
Contohnya, kata Nanny, terkait dengan integrasi harus kita lihat bahwa banyak sekali budaya Papua yang bisa terintegrasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah salah satu contoh, saya mau coba membawa teman-teman melihat satu fenomenaBudaya.
“Yaitu, 5 Februari yang merupakan hari masuknya Injil di tanah Papua. Nah hari masuknya Injil di tanah Papua kini bukan lagi menjadi hari raya umat Kristiani di Papua, melainkan menjadi hari raya seluruh warga Papua. Baik orang asli maupun pendatang. Contoh lain adalah adanya kebijakan beasiswa, sebanyak 30% yang mana sudah membuat ratusan penduduk Papua bersekolah hingga berkuliah melalui dana Otsus itu sendiri,” terang Nanny.
Diketahui, Indonesia Demorasi Network (IDN) kembali menggelar webinar yang bertajuk Narasi Damai di Bumi Cendrawasih: Antara Otsus dan Pemekaran di Papua, Kamis 14/11/20. Webinar kali ini bekerja sama dengan Dewan Pengrus Cabang (DPC) Kapten Indonesia Papua Barat.
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai narasumber, sperti Pengamat Politik Ray Rangkuty, Kasubdit Provinsi Papua dan Papua Barat, Kemendagri Budi Arwan, mantan Ketua Komnas HAM RI Prof DR. Dr. Hafid Abbas, DPD RI Dapil Papua Barat M. Sanusi Rahaningmas. (aw)
