JAKARTA, SUARADEWAN.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Dewan Pengarah dan Eksekutif Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 7 Juni 2017.
Sembilan tokoh dilantik sebagai Dewan Pengarah UKP-PIP, yakni Megawati Soekarno Putri, Try Sutrisno, Prof. Dr. KH Ma’ruf Amin, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, Prof.Dr. Syafii Ma’arif, Prof. Dr. Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.
Adapun, Direktur Eksekutif Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Pancasila, Yudi Latief dilantik sebagai Eksekutif UKP-PIP.
Lembaga ini diproyeksikan oleh pemerintah sebagai wadah yang akan bertugas untuk mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila di dalam masyarakat.
Menanggapi hal ini, Mantan Staf Khusus Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Andi Arief menilai, pembentukan UKP-PIP bukanlah solusi di tengah menguatnya aksi-aksi yang mengarah pada perpecahan, seperti sikap intoleransi.
Bahkan dirinya menganggap pembentukan lembaga akan menjadi alat politik oleh pemerintah. “UKP Pancasila hanya akan jadi akal-akalan, hanya akan menjadi alat pemenangan partai tertentu, mereka bisa masuk ke RT/RW atas nama Pancasila,” ungkapnya, Rabu (7/6/17).
Ia menambahkan pemerintah harus tahu duduk perkara persoalan yang tengah dihadapi oleh bangsa ini. Dengan begitu maka akan bisa mengambil langkah solutif sesuai yang dibutuhkan.
“Saya khawatir dokter salah diagnosa, Pancasila sebagai obat bisa keliru,” pungkasnya. (dd)
