JAKARTA, SUARADEWAN.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo mengatakan, penggelembungan atau mark-up anggaran adalah sumber malapetaka yang merusak nama baik Kementerian Dalam Negeri. Bahkan gara-gara mark-up itu, kata Tjahyo, nama baiknya juga ikut tercemar.
Tjahyo mengatakan, dalam kasus proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah itu telah terjadi penggelembungan harga lebih dari 300 persen. Dari harga Rp. 4700 di mark-up menjadi Rp. 16.000.
“Terjadi mark up e-KTP yang awalnya Rp 4.700 menjadi Rp 16.000, itu lah sumber malapetaka yang mencoreng nama Kemendagri ini, termasuk nama saya. Mark-up 1 rupiah pun salah, apalagi ini Rp 4.700 menjadi Rp 16.000,” kata Tjahjo saat memberikan sambutan di Kampus IPDN Cilandak, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (27/3).
Dia mengilustrasikan kasus e-KTP ini dengan cerita “Semar Memabangun Kayangan”. Dalam cerita itu, kata Tjahyo, intinya adalah sang dalang harus bekerja sesuai dengan arahan dan aturan main. Namun sayangnya dalam proyek e-KTP, hal inilah yang tidak terjadi.
“Selama 2,5 tahun ini termasuk penataan disiplin, semua dirjen juga bekerja teliti dan cermat, tapi 2,5 tahun ini juga, kita tidak bisa memberi pelayanan baik kepada masyarakat tentang e-KTP, siapa yang salah? Ya dalangnya itu, dalang yang ditunjuk,” kata Tjahyo.
Tjahyo menuturkan, dalang yang baik itu semestinya berpegang teguh pada aturan main, dan tidak tergoda dengan bisikan-bisikan dari dalang lain yang merayu apalagi memerintah untuk melanggar aturan.
“Dengan anggaran hampir Rp 6 triliun, tapi KPK mengendus dalang ini dimainkan oleh dalang yang lain, tidak mampu menunjukkan ini loh kalau ‘Semar Bangun Kayangan’, pakemnya ini, ceritanya ini,” tukas Tjahyo. (ZA)
