JAKARTA, SUARADEWAN.com – Masyarakat Timika, Papua menuntut pemerintah agar secepatnya menutup PT. Freeport Indonesia. Mereka yang tergabung dalam Masyarakat Adat Independen meminta izin PT Freeport segera dicabut karena telah membawa dampak buruk bagi masyarakat Timika.
“Banyak persepsi dan kepentingan di kalangan elit Nasional Indonesia sampai ke Papua, di mana mereka tidak pernah berbicara tentang situasi yang sebenarnya terjadi di masyarakat akar rumput yang mengalami dampak langsung dari keberadaan PT Freeport,” seru juru bicara demonstran Vinsen Oniyoma dalam aksinya di Bundaran Timika Indah, Timika, Papua, Senin (20/3/17).
Massa aksi meminta Freeport dan pemerintah lndonesia bertanggung jawab mengembalikan kerugian akibat kerusakan alam yang terjadi akibat aktivitas penambangan perusahaan di Timika.
Sejak masuk di Timika, PT. Freeprot tidak pernah melibatkan dan menghargai hak-hak masyarakat adat Amungme dan Kamoro, dua suku besar pemilik hak ulayat.
Keberadaan perusahaan tersebut juga menimbulkan kerusakan lingkungan, melanggar hak asasi manusia, dan menimbulkan konflik sosial yang melukai hati masyarakat adat.
“Dana satu persen yang diberikan pun tidak membuahkan kesejahteraan, melainkan menimbulkan konflik internal di kalangan masyarakat akar rumput dikarenakan para elit memanfaatkan untuk kepentingannya sementara masyarakat akar rumput tidak pernah merasakan dampak CSR itu hingga saat ini,” sebut massa aksi dalam orasinya. (DD)
