oleh

Megawati Soekarnoputri Penentu Siapa Cawapres Jokowi

JAKARTA, SUARADEWAN. com- Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menyatakan bahwa keputusan soal siapa sosok calon wakil presiden (cawapres) pendamping Jokowi di Pilpres 2019 akan diputuskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang memiliki hak prerogatif dalam memutuskan. Namun, sudah ada beberapa kriteria yang dibahas sebagai masukan dari kader.

Kata Basarah, soal kriteria itu sebenarnya sempat dibahas oleh para kader PDI Perjuangan ‎dalam rapat kerja nasional III di Bali beberapa waktu lalu. Ada beberapa kriteria bakal cawapres yang dianggap cocok untuk pendamping Jokowi. Yang pertama, ideologinya yang harus nasionalis relijius. Kedua, sang cawapres memiliki visi kenegaraan yang sesuai dengan poin-poin pada Pembukaan UUD 1945.

“Tujuan bernegara sang cawapres harus sesuai UUD 1945,” tutur Basarah, Minggu (18/3) di Jakarta.

Baca Juga:  Profil dan Harta Kekayaan 10 Pimpinan MPR RI Periode 2019-2024

Syarat berikutnya adalah elektoral, di mana cawapres harus menambah elektabilitas Jokowi, dan bukan menurunkan. Selanjutnya adalah syarat cawapres punya chemistry dengan Jokowi. Dalam artian Jokowi akan nyaman bekerja bersama melaksanakan program-program pembangunan bangsa yang ada.

Lalu bagaimana dengan peluang Jusuf Kallla (JK) kembali maju sebagai cawapres Jokowi? Basarah mengakui bahwa memang ada yang mewacanakan agar kembali menggandengkan Jokowi-JK di Pilpres 2019. Namun, dalam perkembangannya, ada perdebatan soal larangan kepada seseorang yang pernah menjabat wakil presiden selama dua periode untuk maju kembali di Pilpres untuk jabatan yang sama.

Baca Juga:  Wakil Ketua MPR: Investasi Sumber Daya Manusia Mutlak Dilakukan

“Nah, perdebatannya, apakah dua periode JK ini masuk dalam ketentuan UUD kita soal masa jabatan presiden dan wapres? Ini sedang dikaji banyak pihak. Apakah Pak JK sudah masuk aturan dua kali masa kerja itu? Masih ada perdebatan. Belum selesai,” ujar Basarah. (af)

Komentar

Berita Lainnya