Menaker Kaji dan Perbaiki Perlindungan Tenaga Kerja

Ida Fauziyah dan para rekan dalam peresmian Perpu No. 2 tentang Cipta Kerja. (Foto: setkab.go,id)

SUARADEWAN.com – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker) ternyata juga mengadakan kajian dan perbaikan kembali terhadap UU Cipta Kerja yang mengatur perihal tenaga kerja. Hal itu terbukti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Ini adalah bukti keseriusan pemerintah, dalam hal ini Menaker, dalam memberikan perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha dalam perkembangan dinamikanya.

“Penyempurnaan substansi ketenagakerjaan yang terkandung dalam Perpu 2/2022 sejatinya merupakan ikhtiar pemerintah dalam memberikan perlindungan adaptif bagi pekerja/buruh dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin dinamis,” Begitulah kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah (06/1/23).

Perpu yang iterbitkan di atas adalah penyempurnaan dari UU Nomor 11 Tahun 2020.

Pertimbangan dan penyempurnaan dalam UU tersebut antara lain:

1. Pengaturan Outsourcing atau Alih Daya

Dalam UU Cipta Kerja belum siatur soal outsourcing. Sedangkan dalam Perpu, outsourcing diberikan batas.

“Dengan adanya pengaturan ini maka tidak semua jenis pekerjaan dapat diserahkan kepada perusahaan outsourcing. Nantinya, jenis atau bentuk pekerjaan yang dapat dialihdayakan akan diatur melalui peraturan pemerintah,” ujar Ida.

2. Perhitungan Upah Minimum yang Lebih Baik

Upah minimum dalam Perpu diperhitungkan dengan menimbang pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Formulanya penghitungan upah minimum termasuk indeks tertentu ini diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Melalui Perpu ini juga ditegaskan perlunay gubernur menetapkan UMP. Dan juga dapat mengatur UMK bila hasil perhitungan UMK ternyata lebih tinggi dari UMP.

3. Mewajibkan Struktur dan Skala Upah Oleh Pengusaha Bagi Buruh dengan Masa Kerja Satu Tahun dan Lebih

4. Penggunaan terminologi disabilitas sesuai UU Nomor 8 Tahun 2016.

5. Pengaturan penggunaan hak Waktu istirahat dengan Upah yang tetap dibayar penuh dan terkait dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Perbaikan-perbaikan yang diwujudkan dalam Perpu tersebut adalh hasil kajian bagaimana UU Cipta Kerja diterapkan di berbagai kota, dan didukung kajian oleh berbagai lembaga independen.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90