JAKARTA, SUARADEWAN.com – Keberadaan Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Angket KPK) dinilai sejumlah kalangan sebagai upaya pelemahan lembaga antirasuah ini. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono.
“Kalau sekarang (hak angket) lebih dominan mencari-cari kesalahan yang ada di dalam KPK sehingga masyarakat memandang bahwa ini tujuannya melemahkan,” ujarnya dalam diskusi bertajuk “Cerita Novel, KPK, dan Pansus DPR” di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2017).
Menurut Ferry, Pansus Angket di DPR untuk KPK ini mestinya tidak bertindak semacam itu. Yang perlu baginya adalah menempatkan prioritas pada penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) lembaga antirasuah tersebut.
Langkah ini, tegas Ferry, tak lain untuk memperkuat KPK, bukan malah mencari-cari kesalahannya.
“Yang harus dilakukan pansus adalah mengelaborasi terhadap sistem SOP sehingga tidak bobotnya mencari kesalahan KPK,” harapnya.
Pansus angket sendiri, lanjut Ferry, juga bisa memberi rekomendasi evaluasi lembaga lain yang bersinggungan dengan KPK, seperti intitusi Polri. Karena baginya, dua lembaga ini, Polri dan KPK, punya keterkaitan satu sama lain.
“Sebaiknya dievaluasi juga keberadaan institusi polisinya,” imbuh Ferry.
Diketahui, pansus angket terhadap KPK ini masih terus bekerja meski dengan enam perwakilan fraksi yang tersisa.
Fraksi Gerindra sendiri, yang sebelumnya menjadi bagian dari pansus angket, undur diri karena adanya indikasi pelemahan KPK.
