HomeSkandalKontroversi

Mengapa Papua Ingin Merdeka?

Mengapa Papua Ingin Merdeka?

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Isu tentang kemerdekaan untuk Papua (Papua Barat) terus berhembus. Tak hanya melalui aksi massa yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM), sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) juga menghembuskan hal yang sama: kemerdekaan!

Dalam tulisan ini, kami berusaha mencari alasan mengapa Papua tak henti-hentinya menyatakan diri untuk berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ingin membuat negara dalam negara, ingin merdeka.

Seperti diketahui, baru-baru ini, NFRPB kembali melayangkan surat kepada pemerintah Republik Indonesia Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tetapi berbeda cara dengan OPM, surat ini menjadi rangkaian upaya NFRPB untuk menawarkan forum perundingan damai kepada pemerintah Indonesia guna membahas pengakuan merdeka untuk Papua Barat.

Disampaikan oleh Elias Ayakeding selaku Kepala Kepolisian NFRPB, surat tersebut merupakan surat kedua dari pihak NFRPB.

“Ini surat Presiden NFRB, Forkorus Yaboi Sembut tahap kedua terkait dengan perundingan damai antara NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan NFRPB,” terang Elias, Senin (3/4/2017).

Surat tersebut diakui telah dikirim langsung ke pemerintah RI bulan lalu, yang juga sekaligus menembusi beberapa pihak terkait di dalamnya.

“Surat tersebut telah diantar ke Jakarta pada 7 Maret lalu dengan 40 tembusan,” terang Elias kembali.

Sebelumnya, surat yang sama juga pernah dilayangkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2012. Namun tidak mendapat balasan apa pun sampai sekarang.

“Surat pertama sudah disampaikan sejak tahun 2012 yang ditujukan pada Presiden SBY yang isinya tentang perundingan damai. Namun belum mendapat tanggapan. Ini surat penawaran tahap kedua dengan isinya sama, yakni perundingan damai,” imbuh Elias.

Itu sebabnya, jika sampai surat keduanya ini tidak lagi digubris lagi oleh pemerintah RI, pihak NFRPB mengancam akan melayangkan surat ketiga dalam bentuk desakan.

“Jika surat kali ini kembali mentok, maka akan ada surat terakhir yang sifatnya desakan. Surat kali ini isinya resolusi dan penegasan belum masuk pada desakan,” tegasnya.

Enam Poin Tuntutan

Senada dengan surat yang pertama, surat kedua NFRPB kali ini masih berisi sejumlah tuntutan dasar. Dalam surat tersebut, setidaknya ada 6 poin tuntutan yang kembali disuarakan ke pemerintah Indonesia, di antaranya:

  1. tentang hasil ketetapan Kongres Rakyat Papua (KRP) III pada tanggal 17-19 Oktober 2011 di Lapangan Zakeus, Abepura.
  2. Deklarasi secara sepihak atau Unilateral Declaration of Independence (UDI) Bangsa Papua di Negeri Papua Barat pada tanggal 19 Oktober 2011 dalam KRP III adalah dasar hukum kebiasaan internasional (international custom law) yang mendorong terbentuknya NFRPB.
  3. Berdasar UDI, NFRPB secara otomatis telah mendapat predikat subjek internasional yang dikenal dengan belligerent yang artinya “negara yang sedang berjuang untuk mendapat pengakuan dan peralihan kedaulatan administrasi pemerintahan atas wilayah dan rakyatnya.
  4. Dengan UDI, bangsa Papua di Papua Barat dan NFRPB sebagai subjek hukum internasional yang baru muncul, maka New York Agreement sebagai hukum perjanjian internasional antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia dinyatakan hilang dan tidak berlaku lagi. Karena Papua Barat, mantan wilayah koloni Nederlands Nieuw Guinea sebagai objek perjanjian internasional sesuai dengan Viena Convention on the Law of Treaties Between states 1969.
  5. UDI bangsa Papua adalah pernyataan pemulihan kemerdekaan atas mantan wilayah koloni Nederlands Nieuw Guinea (Papua Belanda) yang dianeksasi oleh pemerintah Indonesia. NFRPB tidak mencaplok wilayah Nederlands Indisch (Hindia Belanda) yang adalah wilayah NKRI dan itu sangat jelas.
  6. Indonesia juga menyatakan kemerdekaan dengan menempuh jalan yang sama, melalui unilateral act atau pernyataan sepihak dalam bentuk proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan secara otomatis mendapat predikat subjek hukum internasional yang dikenal dengan belligerent.

Makar?

Munculnya surat dari masyarakat Papua melalui NFRPB tersebut mendapat respon dari Koalisi Masyarakat Muslim Indonesia (Kommando). Menurut Arief N selaku Ketua Umum Kommando, surat tersebut secara politis merupakan tindakan yang sudah masuk dalam kategori makar.

“Itu kan jelas. Mereka ingin mendirikan negara baru di dalam negara. Dalam hal ini, ingin merebut wilayah kekuasaan yang berada di bawah NKRI. Apa namanya kalau bukan makar?” ujar Arief, Kamis (6/4/2017).

Ia pun menyayangkan sikap pemerintah RI yang terlihat tidak agresif dalam menanggapi tindakan makar yang diserukan oleh NFRPB ini. Sedangkan sikap pemerintah terhadap mereka yang belum jelas terbukti makar, lanjut Arief, pemerintah tampak refresif.

“Tokoh nasional dan ulama ditangkap dengan tuduhan makar. Padahal hampir semua pihak mempertanyakan di mana letak makarnya? Polisi tidak juga menjelaskan secara transparan. Tapi justru yang sudah makar jelas-jelas, tidak ada tindakan represif. Inikah keadian?” sesal Arief.

Terlepas dari upaya makar tersebut, ada hal lain yang patut mendapat perhatian bersama, yakni alasan mengapa mereka (NFRPB) terus menggencarkan isu separatisme di wilayah sah NKRI ini.

Manuver Politik Kaum Separatis

Hal tersebut disampaikan oleh seorang pengamat senior bernama Karyono Wibowo. Ia menilai bahwa surat tersebut tak lain adalah bentuk separatisme yang memang menguat di Papua sampai hari ini.

Terkait dengan separatisme, nilai Karyono, ini adalah manuver dari pihak-pihak yang tidak ingin Papua menyatu dengan Indonesia.

“Mereka ini adalah pion dari kelompok-kelompok separatis yang tidak ingin Papua bersatu dengan NKRI, dan membuat sebuah negara kesatuan yang mereka sebut Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) itu,” terang Karyono, Rabu (5/4/2017).

Jika dilihat dari geliat separitisme di Papua, imbuh Karyono, faktor utamanya bersumber dari program pembangunan pemerintah di era Jokowi hari ini—bukan semata persoalan kesenjangan ekonomi dan sosial belaka.

“Ada kelompok yang merasa dirugikan dengan program pembangunan yang digagas oleh pemerintahan Presiden Jokowi,” terangnya kembali.

Karena, sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi terusmelakukan pemberantasan kesenjangan ekonomi dan sosial melalui program pemerataan pembangunannya. Dan upaya tersebut terbilang berhasil. Pada titik inilah ada pihak yang merasa dirugikan.

“Ada pihak-pihak lain, baik itu internal maupun eksternal, baik bentuk perusahaan (korporasi) atau negara lain yang diuntungkan dengan melambungnya harga-harga di sana, makanya mereka membuat sebuah gerakan separatis untuk memisahkan Indonesia dengan NKRI,” tandasnya kembali.

Tambah Karyono, kelompok penggerak separatis itu dikatakan Karyono sudah melihat dan mengukur jika program pemerataan pembangunan yang digiatkan oleh Presiden Jokowi akan berhasil. Maka dari itu isu dan gerakan separatis semacam itu dimunculkan ke permukaan.

“Masih ingat kata-kata Pak Jokowi, ‘alhamdulillahharga BBM di Papua sama dengan di Jawa, walau saya harus menginjak sana, menginjak sini untuk membuat pemerataan harga itu,” pungkasnya.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa isu kemerdekaan (makar, separatisme) sengaja dilambungkan untuk mengganggu stabilitas kehidupan nasional yang kini digagas oleh pemerintah Indonesia. Mereka menolak perubahan, lebih tepatnya, ingin mempertahankan keburukan. Itulah alasan utama mengapa Papua, dalam hal ini NFRPB maupun organisasi-organisasi Papua merdeka lainnya seperti OPM terus menggencarkan isu-isu separatisme tersebut. (ms)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0