JAKARTA, SUARADEWAN.com – Menjelang masuknya tahun politik 2018 dan 2019 beragam isu dan fitnah terhadap Presiden Joko Widodo mulai bermunculan. Sebagian fitnah itu disebarkan secara masif oleh pihak tertentu melalui saluran media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan lainnya.
Tema dari fitnah tersebut sebenarnya adalah isu-isu lama yang diangkat kembali dengan bukti palsu namun seolah-olah baru. Bahkan beragam fitnah itu sudah diklarifikasi dan dibuktikan kesalahannya. Sayanganya, sebagian orang masih ada yang tidak mau berpikir kritis dan menilai berdasarkan bukti, mereka lebih nyaman untuk menelan informasi tersebut mentah-mentah dan meyakininya sebagai kebenaran.
Diantara tema fitnah yang ditujukan pada Presiden Jokowi itu adalah yang mengatakan bahwa Presiden pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI), bahkan Presiden Jokowi adalah komunis yang merangkap Kapitalis. Selain itu ada juga firnah berbau suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang mengatakan bahwa Presiden membiarkan Istana, Kementerian dan BUMN dikuasai oleh orang-orang beragama Kristen dari etnis keturunan Cina.
Padahal, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berasaskan Pancasila, siapapun dan apapun latarbelakng SARA orang tersebut, ia boleh saja menjadi pejabat negara selama memenuhi persyaratan dan mengikuti mekanisme yang berlaku.
Semboyan Bhineka Tunggal Ika bukan sekedar kata-kata saja, melainkan itu harus dijewantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang dicontohkan oleh para pendiri bangsa. Karena itu, masyarakat Indonesia harus lebih berhati-hati dan kritis dalam mencerna informasi terutama yang terkait dengan isu SARA dan isu provokatif lainnya. Pasalnya, isu tersebut bisa saja disebarkan oleh pihak tidak bertanggungjawab yang tidak rela kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia tetap tenang dan kondusif.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan ada tiga poin yang menjadi penyebab mudahnya bangsa Indonesia terpengaruh oleh isu-isu yang berbau SARA. Pertama, masalah pendidikan yang masih lemah. Kedua, masalah ekonomi. Dan ketiga, masalah politik.
“Yang pertama, masalah pendidikan, ini penting. Yang kedua, masalah ekonomi, income per kapita kita. Yang ketiga, masalah politik. Campur aduk,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu. (za)
