JAKARTA, SUARADEWAN.com – Menpora Imam Nahrawi menilai pemuda saat ini memiliki tantangan berat karena menjadi objek dari semua isu negatif seperti radikalisme, intoleransi, terorisme dan narkotika.
Hal itu disampaikan Menpora saat menghadiri acara Ngobrol Bareng Merawat Ke-Indonesiaan, Tolak Radikalisme dan Lawan Intoleransi di Graha Gus Dur, Jalan Raden Saleh, Jakarta. Minggu (23/7) sore.
“Soal nyata yang perlu kita perangi adalah intoleransi dan radikalisme, radikal ini tumbuh karena ketidakpedulian pemuda akan perubahan langsung dilapangan atau melalui informasi di media sosial, pun ini menjadi tantangan dan saingan bagi media,” kata Menpora.
Tidak cukup bagi partai politik, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan kepelajaran hanya menguatkan konsolidasi organisasi tetapi bagaimana isu radikalisme dan intoleransi ini disebarluaskan akan bahayanya dan imbas negatifnya.
“Pemerintah telah mengambil keputusan bahwa organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan yang biasa di bantu pendanaan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenpora saat ini tidak kami bantu pendanaan hingga ada penjelasan sebagai bentuk ketegasan pemerintah dengan Perpu Ormas sebelumnya,” tambahnya.
Pihaknya telah melakukan beberapa klarifikasi dengan pihak terkait untuk hal itu dengan menggandeng Kemenkumham dan Kemendagri kepada organisasi kepemudaan yang anti Pancasila maka pihaknya tidak akan memberikan bantuan fasilitasi. Menpora menjelaskan beberapa indikator ormas yang anti Pancasila dapat dilihat dari azas yang dipakainya, gerakan, program dan ukuran lainnya yang tidak sepaham dengan ukuran yang diberikan dari Kemenkumham dan Kemendagri.
“Hingga saat ini kami belum menemukan organisasi kepemudaan yang anti Pancasila itu tetapi kami memiliki beberapa catatan misalnya mereka tidak pernah meminta bantuan pemerintah karena mereka berjalan independen,” ujar menteri asal Bangkalan, Madura ini.
Sejauh ini pemerintah melalui Kemenpora telah memberikan bantuan pendanaan kepada masing-masing organisasi kepemudaan, organisasi masa dan organisasi kemahasiswaan/kepelajaran yang fleksibel. “Setidaknya tahun 2017 ini kami anggarkan per OKP Rp 1 miliar per tahun untuk konsolidasi internal, rapat pimpinan, rapat kerja, munas, kongres dan latihan kepemimpinan,” tambahnya. (ALH) / Sumber
