SUARADEWAN.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama para menteri yang lain mengadakan Rapat Koordinasi Nasionalf Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Kamis (26/1/23).
“Pagi ini di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, saya bersama jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Kepala Lembaga dan Kepala Daerah melakukan Rapat Koordinasi Nasional Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Bapak Presiden @jokowi turut hadir untuk memberikan arahan kepada kami,” tulis Sri Mulyani di instagramnya @smindrawati.
“Banyak sekali hal yang tidak kita ketahui saat dihadapkan pada situasi darurat untuk mengatasi pandemi covid-19.” sambungnya.
Semua keputusan pemerintah terkait Covid, kata Sri Mulyani, dibuat berdasarkan niat baik untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari ancaman jiwa.
“Berbagai keputusan harus dibuat secepat mungkin, tanpa dukungan informasi yang cukup, terkadang hanya bermodalkan intuitif, namun semua keputusan dibuat tetap berlandaskan pada niat baik, yaitu menyelamatkan rakyat Indonesia dari ancaman jiwa, ekonomi, dan sosial akibat pandemi,” uajarnya.
Selama Pandemi, lanjutnya, pemerintah menaikkan APBN demi melindungi masyarakat.
“APBN yang sebelum pandemi didesain dengan defisit hanya 1,76% terhadap PDB UU No.20/2019, melonjak dengan batas maksimal hingga 6,34% terhadap PDB – Perpres 72/2020 – agar dapat melindungi masyarakat dan menyerap tekanan akibat pandemi. Meski situasi darurat menyebabkan banyak perubahan kebijakan, akuntabilitas dari APBN di masa pandemi sekalipun tetap terjaga,” paparnya.
“Tahun ini, kita sudah mulai transisi menuju ke situasi normal. APBN tahun 2023 yang jumlahnya Rp3.061 triliun mulai dinormalisasi kembali. Anggaran yang semula diprioritaskan untuk penanganan covid – alokasi PC PEN tahun 2022 mencapai Rp414,5 triliun- dikembalikan ke K/L untuk mengatasi isu prioritas lain seperti penanganan ketimpangan gizi (stunting), ketahanan pangan, juga penyelesaian infrastuktur strategis nasional,” tutupnya.
