HomeDPR RI

Meski Menuai Kritik, DPR Tetap Sepakat Penambahan Penahanan Tersangka Teroris

Meski Menuai Kritik, DPR Tetap Sepakat Penambahan Penahanan Tersangka Teroris

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) Muhammad Syafii menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah telah menyepakati hal ihwal penambahan masa penahanan tersangka teroris selama 781 hari (terhitung sejak ditangkap hingga putusan tetap).

Masa penahanan tersebut lebih lama dibanding masa penahanan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu 710 hari. Kendati menuai banyak kritik dengan dalih pelanggaran HAM, DPR dan pemerintah mempunyai alasan tersendiri terkait penambahan masa penahanan tersangka teroris.

Menurutnya, DPR dan pemerintah sudah mempertimbangkan nilai-nilai hak asasi manusia terkait penambahan masa penahanan.

“Kan kita sudah meratifikasi perlindungan hak-hak sipil,” kata Syafii di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Selama ini, lanjut Syafii, selalu ada tarik menarik isu HAM dan kebutuhan penyidik. Sering kali masa penahanan yang diatur dalam UU sebelumnya belum memberikan efektivitas penyidikan. Namun, dalam penambahannya tidak boleh asal menambah.

Baca Juga:  Bom Kampung Melayu Terkait Jaringan Jamaah Ansharut Daulah

“Akhirnya komprominya boleh nambah tapi enggak banyak,” ujarnya.

Muhammad Syafii menjelaskan saat seseorang ditahan atas dugaan tindak pidana terorisme, polisi memiliki waktu selama 14 hari untuk melakukan pemeriksaan. Pun jika dirasa kurang, polisi dapat memperpanjang sebanyak 7 hari dengan pertimbangan kejaksaan. Sehingga total masa penangkapan menjadi 21 hari.

Sesudahnya, penyidik kepolisian memiliki waktu 120 hari untuk melakukan penyidikan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Jika waktu tersebut proses penyidikan belum selesai, maka penahanan diperpanjang 60 hari atas izin kejaksaan, dan atas izin pengadilan dapat ditambah lagi 20 hari. Total dalam tahap penyidikan menjadi 200 hari.

Setelah berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan, penuntut mempunyai waktu selama 60 hari guna kepentingan penuntutan. Bila kurang, maka dapat ditambah selama 30 hari. Sehingga dalam tahap ini menjadi 90 hari.

Baca Juga:  Suriah Tuding Turki Jadi Penyokong Utama Terorisme di Timur Tengah

Dalam masa tahanan di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, ini sesuai dengan KUHAP, yaitu 470 hari.

“Jadi total 781 hari,” imbuhnya.

Sementara, untuk menjaga agar tidak ada pelanggaran HAM, Syafii menuturkan, DPR dan pemerintah akan membuat pasal pelapisnya.

“Tersangka maupun terdakwa tidak boleh disiksa, dianiaya, diperlakukan tak manusiawi atau merendahkan martabat manusia,” ucapnya.

Apabila aparat melanggar hal itu, maka terdakwa dapat meminta ganti rugi dan rehabilitasi. Serta pelakunya dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun.

“Itu diketok, tapi pasalnya belum dibuat. Supaya ada keseimbangan, ada kewenangan pemerintah tapi ada pengawasan pula,” pungkasnya. (ms)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: