DPR RI  

Minim Kehadiran Di Sidang MK, Tanggungjawab DPR Sebagai Pembuat UU Dipertanyakan

Sidang di Mahkamah Konstitusi (MK)

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Dalam rentang waktu persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu pada persidangan Januari-15 Juni 2017, DPR dijadwalkan memberikan keterangan sebanyak 33 kali. Namun, dari 33 kali kesempatan, anggota DPR hanya satu kali menghadiri sidang MK dan memberikan keterangan.

Momen langka itu terjadi saat anggota komisi III, Junimart Girsang, menghadiri sidang perkara uji materi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Perkara No.103/PUU-XIV/2016 itu pada pokoknya mempersoalkan masa eksekusi pidana setelah pengadilan memberi putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Sesuai amanat konstitusi, DPR bersama-sama pemerintah membentuk dan memberikan persetujuan terhadap undang-undang dan regulasi setingkatnya. Posisi ini membawa konsekuensi pertanggungjawaban secara politik dan hukum oleh DPR atas setiap produk perundang-undangan itu.

Namun kenyataannya, tanggung jawab DPR tak selalu dipenuhi. DPR acapkali mangkir tanpa keterangan jelas saat diundang untuk memberikan keterangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Kehadiran Junimart jadi satu-satunya kehadiran wakil DPR dalam sidang MK selama enam bulan pertama 2017. Pada undangan pemberian keterangan selanjutnya di MK, DPR kembali tak hadir. Dari 32 kali ketidakhadiran DPR, MK delapan kali menerima surat dari DPR yang menerangkan bahwa ketidakhadiran disebabkan sidang bertepatan dengan masa reses. Sisanya, empat kali ketidakhadiran DPR tak disertai surat atau keterangan yang jelas ke MK. Adapun 20 kali ketidakhadiran DPR lain disertai surat dengan alasan ada rapat-rapat internal DPR yang tak dapat ditinggalkan.

Selanjutnya, tahun 2016, anggota DPR tercatat menghadiri sidang MK hanya dua kali, yakni ketika Arteria Dahlan dari komisi II DPR memberikan keterangan sidang uji materi cuti petahana yang diajukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama. Juga saat ketua komisi keuangan DPR Melchias Marcus Mekeng menghadiri sidang uji materi terhadap UU Pengampunan Pajak (tax amnesty). Berkebalikan dengan DPR, perwakilan pemerintah selalu hadir dalam sidang MK mengenai uji materi.

Baca juga: Tak Pernah Hadir di Sidang Kolom Agama, Tim: DPR Hina Pengadilan

Kerapnya DPR atau perwakilannya tak menghadiri sidang MK, menurut Direktur Pusat Studi dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, merupakan sikap abal atau lalai atas perannya sebagai wakil rakyat sekaligus pembuat regulasi. Padahal, sebagai pembuat UU DPR harus juga menjelaskan kepada MK tentang latar belakang dan argumentasi dari pembuatan suatu UU.

Kendati UU MK tidak mewajibkan anggota DPR hadir memberi keterangan dan sikap atau argumentasi hukum, penjelasan DPR boleh disampaikan secara tertulis ke MK. Hal itu tidak menghilangkan kewajiban konstitusional DPR mengawal sidang uji materi di MK.

“Anggota DPR mungkin tak punya argumentasi hukum yang kuat karena diduga regulasinya ada yang bersifat transaksional. Mereka tak punya latar belakang yang kuat untuk menjelaskan di depan MK. Padahal, jika keterangan DPR tak diberikan, mereka rugi. Rakyat juga dirugikan jika wakilnya tak memberikan argumentasi hukum layak kendati pemberian keterangan sifatnya hak, yakni boleh diambil atau tidak diambil oleh DPR,” ujar Feri sebagaimana dikutip dari Kompas.

Jika DPR yang membuat UU abai saat produk hukumnya digugat di pengadilan, publik bisa menyimpulkan produk hukum itu tak penting sehingga tak diperjuangkan dan tak dibela serius. Manakala DPR hanya membela produk hukum yang dinilai menguntungkan ego politik semata, pemilik kedaulatan yakni rakyat bisa menganggap sebagai pengkhianatan, (AL/KO)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90