HomeHukum dan HAM

Minta Kejelasan Hukum, Asosiasi Driver Online Sambangi DPR

Ilustrasi

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Asosiasi Driver Online (ADO) mendatangi gedung DPR RI, Rabu (29/3/170. Ketua Umum ADO, Christiansen F.W mengatakan, kedatangan mereka untuk bertemu dengan Komisi V DPR RI untuk meminta kejelasan hukum terkait keberadan ojek daring

“Kami sebagai asosiasi driver ingin membawakan aspirasi ke Komisi V, bahwa rekan roda dua sampai saat ini belum ada kejelasan payung hukum,” terang Christiansen F.W di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/17).

Christiansen mengakui, pihaknya mencermati kasus bentrok antara ojek daring dan sopir angkot yang terjadi beberapa minggu belakangan ini, seperti yang terjadi di Tanggerang, Bandung, Bogor dan bebeberapa daerah lain.

Untuk itu, dirinya berharap pemerintah secepatnya mengeluarkan peraturan terkait dengan keberadaan mereka.

“Tapi kami sangat sayangkan rekan kami yang sesama driver online sampai saat ini, pemerintah terkesan belum memberikan reaksi tentang legitimasi keberadaan mereka dalam malakukan profesi ini,” ungkpanya.

Peraturan Menteri Perhubungan 32 Tahun 2016, menurutnya, seharusnya tidak hanya mengatur tarif dan kuota angkutan daring, namun sebaiknya juga mengatur tentang status ojek daring sebagai salah satu angkutan transportasi.

Ia melanjutkan, hingga saat ini sudah sangat banyak driver yang beropersi di lapangan. Meski demikian, sebutnya, perusahaan masih menerima dan membuka pendaftaran pengemudi baru.

“Inilah salah satu faktor penyebab gesekan dengan teman kita dari konvensional. Karena begitu banyak driver online dari roda empat dan dua,” ujarnya.

Selain itu, dirinya juga  menyayangkan kebijakan dari perusahaan aplikasi ojek daring yang dalam beberapa kasus tidak memperlakukan para driver dengan adil.

“Awalnya, kami dikatakan sebagai mitra, tapi pada kenyataannya banyak hal yang dilakukan perusahaan sangat sepihak. Diantaranya pemutusan mitra atau suspen,” pungkasnya. (DD)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: