HomeNasionalPolitik

MK Terima 135 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020 Hingga 23 Desember

MK Terima 135 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020 Hingga 23 Desember

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Mahkamah Konstitusi hingga Rabu, 23 Desember pukul 23.35 WIB menerima sebanyak 135 permohonan perselisihan hasil pilkada yang terdiri atas pemilihan bupati, wali kota dan Pemilihan Gubernur.

Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu, 23 Desember 2020, permohonan perselisihan hasil Pilkada disampaikan secara langsung ke Gedung Mahkamah Konstitusi maupun daring.

Pada Rabu (16/12/2020), permohonan yang masuk adalah hasil pemilihan bupati Kaimana dan Lampung Tengah.

Selanjutnya pada Kamis (17/12/2020), permohonan yang masuk adalah hasil pemilihan bupati Rembang, Sumba Barat, Belu, Raja Ampat, Penukal Abab Lematang Ilir, Pangandaran, Kotawaringin Timur, Sekadau, Taliabu, Halmahera Selatan, Banggai, Ogan Komering Ulu, Konawe Kepulauan, Karo (2 perkara), Bulukumba dan Musi Rawas Utara.

Sementara pada Jumat (18/12/2020), permohonan yang diterima Mahkamah Konstitusi dari hasil pemilihan bupati Pangkep, Karimun, Malinau, Sijunjung, Pesisir Selatan, Kuantan Singingi, Nias Selatan, Labuhanbatu, Maluku Barat Daya, Wakatobi, Bone Bolango, Halmahera Utara, Muna, Manggarai Barat, Nunukan, Tasikmalaya, Lampung Selatan, Bandung, Kabupaten Gorontalo, Bengkulu Selatan, Kotabaru, Kaur, Manokwari Selatan, Toli-Toli, Kepulauan Aru, Labuhanbatu Selatan, Pesisir Barat, Mamberamo Raya, Sorong Selatan, Konawe Selatan, Ogan Komering Ulu Selatan, Halmahera Timur, Sorong Selatan, Purworejo, Tojo Una-Una, Teluk Wondama, Pahuwato, Halmahera Timur, Malaka, Lingga dan Tapanuli Selatan.

Baca Juga:  MK sudah Terima 11 Pengaduan Pilkada Kabupaten/Kota, Ini Daftarnya

Berikutnya, hasil pemilihan wali kota yang disengketakan ke Mahkamah Konstitusi adalah Sungai Penuh, Balikpapan, Medan, Magelang, Bandar Lampung, Tidore Kepulauan dan Banjarmasin.

Sementara pada Sabtu (19/12/2020), permohonan yang diterima Mahkamah Konstitusi dari hasil pemilihan bupati Rokan Hulu, Manokwari, Mamberamo Raya, dan Pandeglang.

Senin 21 Desember 2020, permohonan yang diterima Mahkamah Konstitusi dari hasil pemilihan: Bupati Kep. Meranti, Seram Bagian Timur, Luwu Utara, Nabire (3 Perkara), Walikota Manado, Walikota Tangsel, Bupati Bolaang Mongondow Timur (2 Perkara), Bupati Sigi, Lima Puluh Kota, Sumbawa, Halmahera barat, Asmat, Lamongan, Waropen (2 Perkara), Morowali Utara, Poso, Lombok Tengah, Samosir, Padang Pariaman, Fak-fak, Luwu Timur, Yalimo, Teluk Bintuni, Barru (2 Perkara), Indragiri Hulu,

Selanjutnya Walikota Palu, Bupati Kutai Timur, Kepulauan Sula, Banyuwangi, Walikota Surabaya, Bupati Pegunungan Bintang, Mandailing Natal (2 Perkara), Rokan Hilir, Asahan, Kep. Aru, Nias, Membramo Raya, Pegunungan Bintang, Pemilihan Gubernur Bengkulu, Bupati Solok, Walikota Tanjung Balai, Bupati Kutai Kertanegara.

Baca Juga:  Saldi Isra Terpilih Jadi Pengganti Patrialis Akbar

Selasa 22 Desember 2020, permohonan yang diterima Mahkamah Konstitusi dari hasil pemilihan: Gubernur Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bupati Banjar (2 Perkara), dan Bupati Mamuju,

Rabu 23 Desember 2020, permohonan yang diterima Mahkamah Konstitusi dari hasil pemilihan: Bupati Kabupaten Bima, Walikota Batam, Bupati Membramo Raya, Pemilihan Gubernur Sumatera Barat (2 Perkara), Gubernur Jambi dan Kepulauan Riau.

Pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wali kota masih dapat dilakukan hingga 29 Desember 2020, sedangkan untuk gubernur hingga 30 Desember 2020.

Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah perbaikan permohonan dan pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada 26-29 Januari 2021 dan pemeriksaan persidangan pada 1-11 Februari 2021. (red/*)

Comment