HomeHukum dan HAM

MUI Ditunggu Keluarkan Fatwa Haram Memilih Koruptor dan Partai Korup

MUI Ditunggu Keluarkan Fatwa Haram Memilih Koruptor dan Partai Korup

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) diminta untuk memberikan sikap tegas terhadap anggota DPR RI yang terlibat dalam kasus korupsi e-KTP.

Hal itu disampaikan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, dalam diskusi bertajuk ‘DPR Mengangket KPK’ di Menteng, Jakarta, Sabtu (29/4) kemarin.

Ia berharap ormas Islam itu mengeluarkan seruan atau fatwa yang mengharamkan umat Islam Indonesia memilih lagi anggota DPR RI yang terlibat dalam kasus korupsi.

Baca Juga:  Fatwa MUI: Mahar Politik dalam Bentuk Apapun Hukumnya Haram

“Ini ada kasus e-KTP. Kita berharap MUI itu keluarkan juga lah seruan atau kalau enggak fatwa, seruan bahwa mengharamkan bagi masyarakat memilih kembali wakil-wakil rakyat yang terlibat dalam kasus e-KTP,” kata Donal.

Seruan atau fatwa itu juga diharapkan Donal ditujukan pada partai-partai korup yang ingin memperlemah KPK dalam memberantas korupsi. Sebab, jika korupsi terus dibiarkan, maka yang menderita adalah umat Islam itu sendiri.

Baca Juga:  Pimpinan MUI: Masjid sebagai Tempat Pendidikan Politik Tidak Dilarang

“Mengecam partai-partai yang memperlemah KPK dalam melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Ini kan korupsi itu merugikan umat sebenarnya. Umat ini kan dibawah MUI. Harusnya kan MUI sebagai pimpinan umat ini harus bersikap lah, umat dibohongi, (pengadaan) Alquran dikorupsi,” tukas Donal. (ZA/trb)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: