Nasdem Sebut Partai Seperti Ini yang Merebut Hak Orang Miskin

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Fraksi Nasdem di DPR RI tidak sepakat dengan wacana pembiayaan partai-partai politik lewat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebab, hal itu pasti akan membebani keuangan negara.

Hal tersebut disampaikan anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Nasdem, Teuku Taufiqulhadi.

Menurut Teuku, anggaran negara tersebut lebih baik dialokasikan untuk hal lain yang lebih penting untuk masyarakat, ketimbang digunakan untuk membiayai partai.

Baca Juga:  Pengamat: Scientific Politic Kunci Golkar Menangi Pilkada Serentak 2020

“Kami akan menolak gagasan tersebut karena rencana itu pasti akan membebani APBN,” kata Teuku, Kamis (4/5).

Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, partai-partai politik harusnya bisa mengerti bahwa kondisi perekonomian dalam negeri sedang sulit, dan memberikan kesempatan pada pemerintah menggunakan anggaran itu  untuk memaksimalkan programnya demi hal yang lebih mendesak.

“Misalnya menyelesaikan masalah kemiskinan, dan program-program lainnya,” kata politikus partai Nasdem ini.

Baca Juga:  Politisi Nasdem: Alexis Sumbang Hampir Rp 200 Miliar ke PAD DKI Jakarta

Masih menurut Teuku, jika ada partai politik yang memaksa menggunakan APBN untuk membiayai partai, maka partai tersebut dapat diibaratkan sudah merebut hak dari orang miskin.

“Kami tidak melihat membiayai partai untuk pemilu sudah mendesak. Justru jika partai-partai mendesak, itu sama saja partai telah merebut hak orang miskin,” tukasnya. (za/trb)

Tinggalkan Balasan

banner 728x90