HomeDPR RI

Pakar Hukum Nilai Penggunaan Hak Angket KPK Sasar Pemerintah

Pakar Hukum Nilai Penggunaan Hak Angket KPK Sasar Pemerintah

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Penggunaan hak angket DPR kepada KPK dinilai tidak hanya akan melemahkan kinerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. Namun, lebih daripada itu, hak angket tersebut dianggap sebagai sebuah serangan yang menyasar pemerintah.

Hal ini diungkapkan oleh pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar. Ia pun mempertanyakan komitmen fraksi pendukung pemerintah yang ikut mendukung penggunaan hak angket KPK tersebut.

Baca Juga:  Isu Krusial di RUU Pemilu Ternyata Tak Hanya Lima

“Kenapa fraksi pendukung pemerintah mendukung angket? Sasaran angket ini kan ke pemerintah,” ujarnya, di Jakarta, Sabtu (6/5/17).

Fickar menambahkan, penggunaan hak angket akan mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang ditangani KPK yakni kasus e-KTP.

Baca Juga:  Kritik Penggunaan Hak Angket KPK, Mahfud MD: DPR Gagal Paham Soal UU MD3

Ia melanjutkan, usulan hak angket diawali dari polemik kasus e-KTP terkait dugaan ancaman kepada mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani, oleh sejumlah anggota dewan.

“Artinya mau masuk juga ke wilayah itu (proses penegakan hukum e-KTP),” pungkasnya. (dd)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: