oleh

PAN Soal Menteri ke Luar Negeri Saat PPKM Darurat: Presiden Berhak Evaluasi

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Presiden Joko Widodo marah dua menterinya, Menteri Perdagangan dan Menteri Investasi ke luar negeri saat di tanah air menjalankan PPKM Darurat. Jokowi bahkan disebut tengah kecewa dengan kinerja sejumlah menteri dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay menilai, sudah tepat jika Jokowi menampilkan ekspresi tidak puas penanganan pandemi. Penyebaran virus Covid-19 terus naik.

“Wajar jika kemudian presiden mempertanyakan kontribusi dan peran masing-masing menteri dan para pembantunya,” ujar Saleh, Senin (19/7).

Lebih lanjut, Saleh mengutip hasil survei LSI bahwa terjadi penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi. Penurunan tersebut secara kolektif bisa dibaca penurunan kinerja kabinet. Jokowi tentu punya hak untuk mengevaluasi para pembantunya.

Baca Juga:  Sandiaga Uno Ungkap Investasi Yang Bakal Untung di Tengah Pandemi

“Presiden tentu berhak untuk mengevaluasi seluruh kinerja menteri-menterinya,” ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR RI ini mengatakan, Presiden sudah diberikan kewenangan cukup besar. Presiden bisa melakukan pergantian kabinet kapan saja. Itu supaya tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan negara dapat dilaksanakan dengan baik.

“Jangankan memarahi, mengevaluasi dan mengganti juga bisa dilakukan. Itu adalah hak prerogatif presiden yang melekat di dalam jabatannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan,” ujar Saleh.

Saleh mendorong supaya semua pihak bekerja keras menghadapi pandemi ini. Anggota kabinet bisa menjadi motor karena dibiayai oleh negara untuk kepentingan masyarakat luas.

Baca Juga:  Anggota DPR Ini Nilai PPKM Darurat Belum Efektif Kendalikan Covid-19

“APBN sudah banyak dialokasikan untuk penanganan Covid. Nah, itu mestinya harus terukur. Harus ada dampak signifikan dalam menurunkan dan menghambat laju penyebaran Covid,” pungkasnya. [mer/bal]

Komentar

Berita Lainnya