Pansus Akan Panggil Miryam, ICW: DPR Tidak Boleh Memaksa

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali menegaskan ke Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini ke Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket, untuk tidak memaksakan kehendaknya melakukan pemanggilan kepada Miryam S Haryani.

Karena satu dan lain hal, proses hukum kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Miryam masih dalam proses. ICW pun meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menolak rencana Pansus Angket tersebut.

“Skema pengujian keabsahan proses hukum itu pekerjaannya di pengadilan. Jadi kalau DPR memanggil itu sebenarnya tidak berdasar. Selain dari itu, sebenarnya tidak termasuk,” tandas peneliti ICW Lalola Easter di kantornya, Minggu (18/6/2017).

Baca Juga:  Pertanyakan Audit Keuangan KPK, DPR Sambangi Kantor BPK RI

Pihaknya pun meminta DPR agar bersabar menunggu hingga proses persidangan usai. Sebab bukti rekaman yang menjadi alasan utama pengajuan angket KPK ini juga akan dibuka dalam persidangan itu sendiri.

“Kalau soal pembukaan rekaman atas nama saksi Miryam kan akan dibuka di persidangan. KPK juga sedang memproses kasus untuk orang yang sama. DPR enggak usahlah kebarakan jenggot,” terangnya.

Baca Juga:  Cari Jejak Pelaku Penyiraman Air Keras ke Novel, Polisi Koordinasi Dengan KPK

Sebelumnya, sekolompok masyarakat juga melakukan reaksi serupa. Mereka juga mendesak KPK untuk menolak dan mengabaikan saja proses yang tengah dijalankan oleh Pansus Angket itu, termasuk untuk menghadirkan Miryam di rapat pansus Senin (17/6/2017) besok.

Seperti ICW, mereka menegaskan bahwa DPR tidak boleh memaksa untuk menyelidiki proses hukum yang dilakukan KPK. Sebagaiman Lalola telah sampaikan, proses masih berlangsung.

Tinggalkan Balasan

banner 728x90