HomeDPR RI

Pansus Angket KPK Minta Masukan Pakar Tata Negara

Pansus Angket KPK Minta Masukan Pakar Tata Negara

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Angket KPK) mengundang pakar Hukum Tata Negara untuk memberikan masukan dalam RDPU mengenai keberadaan hak angket DPR dalam hukum tata negara serta menerangkan mengenai apakah DPR bisa menggunakan hak angket untuk menyelidiki KPK atau tidak.

Pakar hukum tata negara yang diundang tersebut adalah Yusril Izha Mahendra dan Zain Badjeber. Rapat digelar di ruang KK 1 Gedung Nusantara DPR RI, senayan, Jakarta, Senin (10/7).

Dalam rapat tersebut, Yusril menerangkan mengenai posisi KPK dalam RUU KPK yang mesti ditekankan adalah koordinasi dan supervisinya.

Baca Juga:  Adu Kekuatan, Penetapan Setya Novanto Sebagai Tersangka Langkah Tepat KPK

Menurut Yusril, fungsi KPK adalah untuk memperkuat Polri dan Kejaksaan. Jika kedua lembaga tersebut sudah kuat maka selanjutnya terserah keputusan politik dari Pemerintah dan DPR.

suasana dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI

“KPK untuk memperkuat Polri dan Kejaksaan, jika sudah kuat maka selanjutnya terserah keputusan Politik dan Pemerintah mau membubarkan atau melanjutkan,” kata Yusril.

Yusril mengibaratkan KPK seperti Komando Pemulihan Keamanan dan Tetertiban (Kopkamtib) pada zaman orde baru. Yakni ketika KPK dianggap sudah menjalankan tugas sebagaimana yang diharapkan, maka KPK bisa saja dibubarkan.

Baca Juga:  Perppu No. 1 Tahun 2020 Jadi UU, MUI: DPR Cuma Singa Ompong

Menanggapi pertanyaan Pansus DPR mengenai apakah DPR melalui Pansus bisa menggunakan hak angket pada KPK, Yusril menjawab hal itu bisa dilakukan.

Alasannya, karena komisi anti korupsi tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan dalam operasionalnya menggunakan anggaran dari APBN.

“Karena KPK dibentuk berdasarkan UU, maka DPR bisa menggunakan hak angket pada KPK,” kata Yusril. “KPK bisa diangket karena dibiayai APBN,” sambungnya. (za)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: