HomeParlementariaDPR RI

Pansus Otsus Papua: Rp1.000 Triliun Sudah Dikucurkan, Tapi Tak Dimaksimalkan

Pansus Otsus Papua: Rp1.000 Triliun Sudah Dikucurkan, Tapi Tak Dimaksimalkan

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Anggota Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI, Guspardi Gaus mengungkap, anggaran yang sudah dikucurkan pemerintah pusat sebesar Rp1.000 triliun sejak Papua menyandang status daerah otomoni khusus. Namun implementasi dari dana tersebut dinilai belum terealisasi dengan baik.

“Semenjak Papua dijadikan Otsus, dari berbagai sektor sudah lebih dari seribu triliun dana dikucurkan. Namun saya sangat sedih, iba, dan prihatin sebab dana tersebut tidak berbanding lurus terhadap keinginan kita untuk pertumbuhan masyarakat Papua dari berbagai hal, baik SDM, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan sebagainya,” kata Guspardi Gaus dalam keterangannya, Minggu (6/6).

Hal itu telah disampaikan Gaus saat rapat kerja pansus otonomi khusus Papua bersama mantan Gubernur Papua Freddy Numberi dan Ketua Forum Sabang Merauke Frans Maniagasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6).

Anggota Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI, Guspardi Gaus (F-PAN)

“Contohnya, dikatakan dalam UU Otsus bahwa anggaran pendidikan seharusnya dialokasikan 30 persen, ternyata dalam realisasinya tidak sampai 5 persen. Padahal yang diatur dalam UU Otsus Papua sudah melebihi dari Undang-Undang Dasar,” ujarnya.

Baca Juga:  Program Polisi Pi Ajar Sekolah, Pengabdian Polisi Jadi Guru SD dan TK

Anggota Baleg DPR RI itu menambahkan, sektor pendidikan menjadi faktor penting sebagai pondasi mengejar percepatan pertumbuhan daerah.

“Maka perlu ada pendampingan, perlu ada supervisi. Seperti masalah pengelolaan Keuangan Pemda. Pada umumnya lebih dari 51 persen APBD Kabupaten dan Kota Provinsi itu disclaimer, itu kan tidak boleh dibiarkan,” ujanya.

Gaus menilai, generasi muda Papua harus mendapat kesempatan akses pendidikan seluas-luasnya di berbagai disiplin ilmu. Namun anggaran itu belum dimanfaatkan Pemda.

“Sementara ada Dana Insentif Daerah (DID) yang disediakan pemerintah belum dapat dimanfaatkan Pemda. Ternyata menurut Bappenas, 22 Kabupaten di Papua dan 4 Kabupaten di Papua Barat belum menerima. Ini bukan belum optimal tetapi masih jauh dari memenuhi syarat”, tegas politikus Fraksi PAN tersebut.

Baca Juga:  Diplomat Cantik "Hajar" 6 Pemimpin Negara

Sama halnya dengan dana kesehatan, APBN mengharuskan alokasi anggaran kesehatan mencapai 10 persen. Bahkan dalam UU Otsus Papua mengharuskan alokasinya lebih besar. Yakni sampai 15 persen.

Pada kesempatan yang sama, Freddy Numberi mengakui, Rp1.000 triliun yang yang sudah digelontorkan belum digunakan secara maksimal.

“Kalau dihitung-hitung secara total, benar apa yang tadi bapak (Guspardi Gaus) sampaikan, tetapi (dari alokasi 2 persen DAU) yang 1 persennya dikelola kementerian untuk program yang diturunkan ke daerah. Saya sebagai orang yang di luar sistem mempertanyakan, apakah itu berjalan atau tidak, dan siapa yang akan melakukan pengawasan,” ujar Gubernur Papua periode 1998-2000. [red/noe]

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0