JAKARTA, SUARADEWAN.com – Baru-baru ini beredar sebuah selebaran berbentuk sejenis Majalah, terdiri dari 8 Halaman. Majalah tersebut memuat Judul, Pantau Pilkada Jakarta 542 TPS Rawan.
Dalam majalah tersebut yang diedarkan di kawasan perumahan di Jakarta, di bagian covernya menuliskan “Benarkah 542 TPS Rawan ini telah merampok peluang Agus-Sylvi & Menggerus Kemenangan Anies-Sandi?”, Jangan Curang Pidana Penjara Menantimu.
Dalam selebaran tersebut menyebutkan Pantau Pilkada Jakarta mengidentifikasi 542 TPS rawan yang tersebar di Jakarta Barat dan Utara, serta sebagian di Pusat. Pada Pilkada putara 1, Jakbar dan Jakut paling banyak terjadi keanehan yang diduga merupakan bentuk kecurangan. Disini Pasangan Basuki-Djarot mendominasi dengan perolehan suara yang fantastis.
Pada 542 TPS ini, Basuki-Djarot meraup suara hingga lebih 90%. Angka ajaib yang tak terjadi pada TPS lain. Juga tidak terjadi pada pilkada 2012. Tulis Pantau Pilkada Jakarta pada Majalah diedarkan baru-baru ini.
Pada sebaran 542 TPS tersebut, dinyatakan bahwa Pasangan Basuki-Djarot mendulang 96% Suara sama dengan 211.669 suara. Pasangan Anies-Sandi dengan 3% sama dengan 6.662 suara, sedangkan pasangan Agus-Sylvi hanya memperoleh 1% sama dengan 2.495 suara.
542 TPS ajaib tersebut tersebar di Jakarta Utara (47,8%) 259 TPS, Jakarta barat (50,3%) 273 TPS, sedang di Jakpus (1,9%) sama dengan 10 TPS yakni tersebar di Kecamatan Gambir sebanyak 4 TPS, Johar Baru 3 TPS, sedang di Sawah Besar sebanyak 3 TPS.
“Yang menarik adalah, pada sebaran 542 TPS Rawan tersebut terdapat 240.578 daftar pemilih tambahan” tulis Pantau Pilkada Jakarta
Menanggapi hal ini Direktur Lembaga survei politik Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro dalam diskusi yang diselenggarakan Komunitas Pers Peduli Pemilu Jakarta (KP3J), Jakarta, Senin (10/4), mengatakan seluruh pihak harus berpartisipasi menjaga Pilkada DKI Jakarta agar berlangsung adil, jujur, dan demokratis, terlepas dari siapa pun pemenang pilkada DKI Jakarta putaran kedua 19 April 2017.
“Siapa pun pemenangnya, Pilkada DKI Jakarta harus dapat berlangsung adil, jujur dan demokratis, karena Pilkada DKI Jakarta juga merupakan barometer,” kata Eko
Peneliti LIPI Siti Zuhro yang juga hadir dalam diskusi tersebut menyatakan daftar pemilih memang menjadi persoalan yang kerap terjadi dalam pemilihan umum di Indonesia.
“Kita sebagai negara besar tidak memiliki data kependudukan yang baik, pemerintah perlu segera mendapatkan data kependudukan yang akurat dan kredibel. Saat ini sudah keluar hampir Rp 7 triliun untuk KTP elektronik, tapi yang terjadi malah menjadi bahan bancakan,” kata Siti Zuhro. (SD)
