HomePolitik

Partai Baru, Nomor Baru, Niat Baru

Partai Baru, Nomor Baru, Niat Baru

JAKARTA, SUARADEWAN.com –  Ketika wakil Partai Katolik muncul, mulutnya komat-kamit sebentar, tangannya bergerak-gerak diatas tabung dan akhirnya mencabut nomor urut pertama.

10 Juli 1970 merekam betapa sakralnya nomor urut di benak partai politik (parpol). Cantik tidaknya angka yang didapat, bak mati hidupnya nasib mereka di hari H pemilihan. Padahal, tidak. Toh, parpol yang diberitakan jelang pemilihan umum (Pemilu) 1971 itu pada akhirnya tetap mendapat suara tak seberapa. Yakni, cuma 606.740 suara alias 1,11% saja. Ya, tak sebanding dengan menterengnya parpol penyandang nomor urut perdana.

Nyaris setengah abad setelahnya, perkara nomor rupanya belum banyak berubah. Tak sedikit yang bilang, parpol yang mendapat nomor urut 1 hingga 5, bakal memiliki peluang lebih besar. Padahal belum tentu benar. Sebab, tetap omong kosong jika parpol hanya bisa menawarkan nomor.

Masyarakat, tak butuh angka-angka keramat. Melampaui itu, kesadaran berdemokrasi dengan menebarkan banyak manfaat lebih banyak diharap. Usai pengundian nomor urut calon peserta Pemilu 2019 semalam, sudah waktunya, parpol berbenah diri agar bisa lepas dari keterpurukan.

Seluruh parpol peserta Pemilu 2019 tak sedang mengemban beban enteng. Semuanya, mesti kompak dan sadar bahwa pamor parpol perlu digenjot lantaran sudah berada di titik rendah sejak dua tahun silam.

Baca Juga:  Datang Langsung Ke KPU, Prabowo: Target Partai Gerindra Memenangkan Mandat Rakyat Indonesia

Dalam laporan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) 2016, misalnya, parpol bertengger di puncak lembaga atau institusi yang tidak dipercaya masyarakat. Ia berada diperolehan angka keterpercayaan paling rendah. Jika Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih mendapatkan sisa 65,3%, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebanyak 58,4%, maka parpol cuma bisa 52,9%.

Di tahun berikutnya, dalam survei antikorupsi yang digelar Polling Center dinyatakan, parpol menempati urutan buncit di antara lembaga dan institusi yang bebas korupsi. Parpol, cuma mampu mendapat angka 35% dan nyaris menempatkannya sebagai intitusi paling korup di mata masyarakat.

Fakta itu menggambarkan bahwa parpol bisa beralih fungsi menjadi infrastruktur korupsi.Sebuah kecenderungan yang harus dihentikan. Sebab, korupsi hanya akan menghancurkan parpol yang berfungsi sebagai sokoguru demokrasi.

Belum lagi jika mengacu laporan Indonesia Corruption Watch (icw), bersama lembaga legislatif, parpol disebut memiliki tingkat kepercayaan publik paling rendah lantaran tak berbuat banyak dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi.

ICW mencatat, sampai Juni 2017, sebesar 32% dari orang-orang yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah aktor politik.

Setidaknya, ada empat anggapan dan kesan yang ditangkap masyarakat terhadap parpol. Pertama, tidak adanya standar etik yang kuat dalam parpol. Kedua, perekrutan dan kaderisasi politik yang berjalan dengan aturan yang tidak begitu jelas. Ketiga, pendanaan parpol yang tidak mandiri dan belum memadai. Dan keempat, pengelolaan pendanaan parpol yang dinilai belum transparan dan akuntabel, Selasa (20/2).

Baca Juga:  Ini Rekapitulasi Lengkap Bacaleg DPR RI Versi Silon KPU

Butir terakhir, yakni pengelolaan dana parpol malah dianggap sebagai sumber segala tudingan miring yang menyasar parpol. Masyarakat tak salah juga. Sebab, penilaian itu amat pas dengan laporan ICW bertajuk Promoting Increased Access to Political Party Financial Reports yang dirilis 2015. Dalam laporan itu disebutkan, memang mayoritas parpol di Indonesia mematuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan keuangan yang bersumber dari subsidi negara, akan tetapi, sikap itu tidak tampak ketika mereka diminta memaparkan keuangan tahunan yang memuat seluruh pendapatan dan belanja.

Anggapan berikutnya yang juga ditimbang sebagai masalah parpol adalah rendahnya pemenuhan janji yang dikeluarkan saat kampanye. Dalam hal ini, minimnya tingkat produktivitas lembaga legislatif, bolehlah dijadikan acuan. Parpol harus bisa mengingat keberadaan asalnya. Caranya, salah satu pilar demokrasi di Indonesia ini mesti kembali sadar fungsi.

Jika mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka fungsi parpol adalah sebagai sarana pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif, serta penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik rakyat Indonesia. (af)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: