oleh

PB HMI Minta Presiden Tinjau Ulang Hak Keuangan Dewan Pengarah BPIP

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) meminta Presiden Jokowi meninjau kembali hak keuangan Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri.

Bendahara Umum PB HMI, Taufan Tuarita menilai besarnya hak keuangan yang diterima oleh anggota dewan pengarah BPIP tersebut tidak sesuai dengan kondisi keuangan negara yang sangat minim dalam postur APBN 2018, ditambah lagi dengan beban utang luar negeri yang mencapai Rp 4.000 triliun.

“Lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk program pengentasan kemiskinan atau bantuan modal usaha bagi masyarakat yang kurang mampu, itu jauh lebih produktif,” kata Taufan di Jakarta, Minggu (3/6/2018).

Hal ini menurut Taufan relevan untuk dilakukan karena pada masa pemerintahan Jokowi-JK ini banyak program subsidi untuk masyarakat kecil banyak dikurangi.

Baca Juga:  Miris, Ketua HMI Tertangkap Basah Melakukan Plagiasi
dr. Taufan Tuarita, Bendahara Umum PB HMI

Oleh karena itu, PB HMI mendesak Presiden Jokowi untuk bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai kepala negara yang baik. Jangan sampai kebijakan yang diambil Presiden Jokowi tidak mencerminkan visi Nawacita ataupun semangat revolusi mental.

“Seharusnya masyarakat dapat merasakan dampak atas kebijakan pemerintah, tapi nyatanya melenceng jauh dari cita-cita berbangsa dan bernegara,” kata dia.

Sebagaimana diketahui besaran hak keuangan yang diterima oleh Dewan Pengarah BPIP telah menjadi polemik di kalangan publik setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Baca Juga:  HMI Candradimuka, Ikhtiar Candra Arga Memajukan HMI

Sesuai dengan Perpres tersebut Ketua Dewan Pengarah yang dijabat oleh Megawati Soekarnoputri akan mendapat hak keuangan Rp 112.548.000, Anggota Dewan Pengarah yang terdiri dari Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma’aruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya mendapat hak keuangan Rp 100.811.000.

Sedangkan Yudi Latief yang menjabat sebagai Kepala BPIP mendapat gaji sebesar Rp 76.500.000. (sd)

Komentar

Berita Lainnya