HomeDPR RI

PDIP Soroti Sanksi Penghilangan Hak Piliih karena Tidak Punya e-KTP

PDIP Soroti Sanksi Penghilangan Hak Piliih karena Tidak Punya e-KTP

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Panitia Kerja (Panja) RUU Penyelenggaraan pemilu DPR RI dengan menggelar rapat dengan tim Pemerintah, KPU dan Bawaslu RI di ruang rapat Pansus B, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).

Dalam rapat tersebut, Panja DPR menyampaikan sejumlah poin hasil kajian atau sinkronisasi mengenai draft RUU Pemilu yang disampaikan pemerintah.

Salah satu pembahasan dalam rapat itu adalah mengenai sanksi yang dirancang dalam draft RUU Pemilu hasil sinkronisasi Pemerintah dan DPR itu.

Bedasarkan draft hasil sinkronisasi, sanksi untuk hukuman pidana pelanggaran pemilu dibuat menjadi lebih berat dibandingkan yang ditawarkan oleh draft Pemerintah.

Namun menurut ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy, rancangan hukuman pidana itu tidak perlu diperberat dan kembalikan saja sesuai draft yang ditawarkan Pemerintah. Ia khawatir jika hukuman tersebut diperberat malah akan membuat repot menimbulkan masalah lain kedepannya.

Baca Juga:  Ketua Umum Parpol Penentu Keputusan Pengesahan RUU Penyelenggaraan Pemilu

Menurut politikus PKB ini rancangan sanksi yang ditawarkan draft pemerintah sudah cukup untuk memberikan hukuman dan efek jera pada pelaku pelanggaran.

“Tentang hukuman pidana kembali saja pada draft Pemerintah, tidak perlu diperberat,” kata Lukman.

Sementara anggota Panja dari Fraksi PDIP Diah Pitaloka menuturkan, persoalan yang penting diperjelas adalah mengenai saksi atas penghilangan hak memilih masyarakat karena tidak memiliki e-KTP.

Menurut Diah, ketika masyarakat harus menggunakan e-KTP sebagai identitas pemilih dalam pemilihan umum dan legislatif, lalu bagaimana dengan masyarakat yang masih belum memiliki e-KTP.

Baca Juga:  Perkara Etik dan Hukum Anggota Coreng Muka Sang Pengadil Pemilu

Secara khusus Diah menyoroti dan mempertahankan mengenai sanksi yang akan didapat Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengadaan dan penyebaran e-KTP. Sebab, sebagaimana diketahui, hingga saat ini masih banyak masyarakat utamanya di daerah yang belum mendapatkan e-KTP.

Menurut Diah, kondisi tersebut bisa dimaknai sebagai penghilangan hak memilih masyarakat oleh Pemerintah. Karena itu ia mempertanyakan sanksi seperti apa yang akan didapatkan pemerintah jika aturan mengenai e-KTP sebagai identitas pemilik hak suara itu diterapkan.

“e-KTP gagal ditebitkan Negara sehingga menyebabkan sesorang kehilangan e-KTP bagaimana pertanggungjawabannya?,” tukas Diah. (za)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: