SUARADEWAN.com – Unjuk rasa para kepala desa menuntut masa jabatannya diperpanjang di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 16 Januari 2023 menuai pro dan kontra hingga sekarang.
Termasuk dari PDI-P dan Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (MPO Apdesi).
Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengatakan klaim MPO Apdesi mengenai PDI-P dan PKB yang menggoda para kepala desa untuk menuntut masa jabatan diperpanjang hingga 9 tahun, adalah fitnah.
“Saya kira ini tuduhan yang sangat serius, sebab sudah menyebut nama Pak Sekjen dan PDI Perjuangan. Sebaiknya jangan gampang melemparkan fitnah ke ruang publik,” tutur Said Abdullah.
Said mengingatkan MPO Apdesi agar berhati-hati bila berkata. Ia juga mengingatkan ada konseksuensi hukum bila MPO Apdesi terbukti menyebarkan berita hoaks tersebut.
“Kalau menuduh demo tersebut karena ada yang mendorong, sama halnya menuduh demo para kepala desa tersebut tidak murni aspirasi yang bersangkutan.
Demokrasi memberi ruang kepada siapapun untuk menyampaikan aspirasinya,” lanjut Said Abdullah.***
