HomeInternasionalEropa-Amerika

Pelanggan PSK di Prancis akan didenda Rp. 57 juta

Pelanggan PSK di Prancis akan didenda Rp. 57 juta

PARIS, SUARADEWAN.com – Parlemen Prancis telah meloloskan sebuah undang-undang yang menghukum pengguna layanan pekerja seks komersial (PSK) dengan denda mencapai 3.750 euro atau setara dengan Rp56,4 juta.

Dalam undang-undang itu, seseorang yang terbukti menggunakan layanan PSK juga harus mengikuti penataran mengenai beragam kondisi yang dihadapai para PSK.

“Aspek paling penting dalam undang-undang ini ialah perlindungan terhadap para PSK, memberikan mereka KTP karena kami tahu 85% PSK di sini adalah korban perdagangan manusia,” ujar anggota parlemen dari Partai Sosialis, Maud Olivier, kepada kantor berita Associated Press.

Seperti dilaporkan surat kabar Le Monde, undang-undang ini diloloskan di majelis rendah parlemen dengan 64 suara setuju berbanding 12 suara tidak setuju. Adapun 11 suara abstain.

Baca Juga:  Pemilu Parlemen Iran 2020: Jumlah Pemilih 42 Persen, Kubu Konservatif Menang

Undang-undang ini praktis menyudahi undang-undang pada 2003 yang mengganjar para PSK dengan hukuman.

Menurut sejumlah koresponden, undang-undang tersebut memerlukan waktu dua tahun agar bisa disetujui parlemen karena tarik-ulur di antara para legislator. Senat, yang didominasi anggota partai sayap kanan, selalu menolak draf undang-undang tersebut sehingga perdebatan kerap menemui jalan buntu.

Melalui undang-undang ini, Prancis mengikuti jejak Swedia. Negara Skandinavia itu merupakan negara pertama yang menjatuhkan hukuman terhadap para konsumen prostitusi, alih-alih menghukum para PSK.

Aparat Swedia mengaku jumlah perempuan PSK di kawasan prostitusi di Kota Stockholm menurun drastic sejak undang-undang tersebut diberlakukan.

Namun, diloloskannya undang-undang yang menghukum konsumen prostitusi bukannya tanpa protes. Sedikitnya 60 PSK berunjuk rasa menentang undang-undang tersebut di luar gedung parlemen Prancis di Paris. Mereka mengusung beragam spanduk dan poster. Salah satunya bertuliskan, ‘Jangan bebaskan saya, biar saya urus diri sendiri’.

Baca Juga:  Parlemen Pakistan Loloskan Undang-Undang Transgender

Para anggota serikat pekerja seks komersial mengatakan undang-undang itu akan berdampak pada mata pencarian para PSK yang diperkirakan berjumlah 30.000 sampai 40.000 orang.

Sebaliknya, di kubu pendukung undang-undang yang menghukum konsumen prostitusi, undang-undang itu justru akan membantu memerangi jaringan penyelundupan manusia.

Undang-undang itu juga dinilai akan mempermudah PSK dari luar negeri mendapat izin tinggal sementara di Prancis jika mereka sepakat mencari pekerjaan lain di luar dunia prostitusi. (ED)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0