DPR RI  

Pembahasan Revisi UU MD3 Masih Menggantung, Jumlah Pimpinan Legislatifpun Menggantung

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Perkembangan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD masih menggantung. Fraksi-fraksi di DPR masih berdebat terkait jumlah kursi pimpinan legislatif tambahan yang tepat beserta fraksi yang mendapatkannya.

Oleh karena itu, pembahasan revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) kemunkinan besar akan memakan waktu lama. Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Johnny G Plate, Senin (26/6), mengatakan tak ada tenggat penyelesaian revisi yang jelas.

“Kalau RUU Penyelenggaraan Pemilu memang ada batas waktu karena KPU kan harus segera bekerja. Namun, kalau MD3, tidak ada,” kata Johnny.

Atas dasar itu, Johnny mengatakan pembahasan revisi UU MD3 akan sulit karena terkait dengan kepentingan dan keinginan masing-masing partai politik di DPR.

“Ini tidak gampang dibicarakan. Harus ada justifikasi yang rasional secara politik,” ujarnya.

Saat ini, yang berkembang di DPR, kursi pimpinan tambahan berjumlah masing-masing dua kursi untuk pimpinan DPR dan Pimpinan MPR. Namun, prinsip alokasi kursi tambahan itu belum disepakati untuk fraksi apa saja. Sebelumnya, jumlah kursi tambahan yang disepakati dalam draf RUU MD3 pada 2016 masing-masing satu kursi untuk pimpinan MPR dan pimpinan DPR untuk mengakomodasi fraksi PDI-P.

Johnnya mengatakan, ada kemungkinan alokasi kursi tambahan DPR untuk PDI-P dan PKB, sementara kursi MPR untuk PDI-P, PPP, dan Gerindra. Namun, ia mempertanyakan dasar dari pengalokasian kursi tersebut.

Secara terpisah, Wakil Ketua Badan Legislasi dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo mengatakan, perkembangan pembahasan revisi UU MD3 bergantung pada sikap pemerintah yang belum jelas terkait hal ini.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Krisyanto meminta agar revisi UU MD3 diluruskan dan diperjelas. Menurut dia, revisi UU MD3 bukan hanya sekadar menambah pimpinan untuk PDI-P, melainkan harus ada representasi suara rakyat di parlemen. (SD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90